Negara-negara Asia Tenggara Mendesak Dihentikannya Kekerasan di Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri luar negeri Asia Tenggara mendesak penghentian kekerasan dan dimulainya pembicaraan tentang solusi damai di Myanmar. Hal ini terungkap dalam pertemuan pertama para menlu ASEAN sejak kudeta di Myanmar pada 1 Februari lalu.

Dalam konferensi video menlu ASEAN, Selasa (2/3/2021), diplomat tertinggi Myanmar memberi pengarahan kepada pada menteri luar negeri ASEAN.

Brunei, yang menjadi pemimpin ASEAN tahun ini, telah mengusulkan agar pernyataan bersama dikeluarkan setelah pertemuan tersebut. Namun para menteri gagal menyepakati deklarasi, dan Brunei mengeluarkan pernyataannya sendiri.

“Kami menyatakan keprihatinan kami atas situasi di Myanmar dan meminta semua pihak untuk menahan diri dari memicu kekerasan lebih lanjut, dan meminta semua pihak untuk menahan diri sebaik mungkin. Kami juga meminta semua pihak terkait untuk mencari solusi damai, melalui dialog yang konstruktif," kata pernyataan Brunei, seperti dikutip dari Channel News Asia.

Baca Juga: Wakil Dubes Myanmar Untuk PBB Mengundurkan Diri Setelah Ditunjuk Junta Menjadi Dubes

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memimpin upaya lobi untuk pertemuan ASEAN. Dia telah mengunjungi negara anggota lain dalam beberapa pekan terakhir, termasuk Thailand. Ia juga mengadakan pembicaraan tiga arah dengan Menlu Thailand Don Pramudwinai dan Menlu Myanmar yang baru, seorang pensiunan kolonel militer Wunna Maung Lwin.

“Indonesia sangat prihatin melihat kekerasan di Myanmar yang telah memakan korban. Situasi ini sangat mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan karena meningkatnya jatuhnya korban warga sipil yang kehilangan nyawa dan mengalami luka-luka. Mengkhawatirkan karena masih terus terjadi penangkapan terhadap warga sipil. Mengkhawatirkan karena situasi ini adapat mengancam transisi dari proses demokrasi,” ujar Retno usai pertemuan pada Selasa.

Dia menyerukan pemulihan demokrasi dan agar Myanmar kembali ke keadaan normal. “Pertemuan ASEAN ini untuk membahas dan mencari solusi. Namun, dibutuhkan dua orang untuk menari tango. Keinginan dan niat baik ASEAN untuk membantu tidak akan terlaksana jika Myanmar tidak membuka pintunya untuk ASEAN, ” ujarnya.

Singapura dan Malaysia juga mendesak junta militer Myanmar untuk menghentikan penggunaan kekerasan.

Baca Juga: Korban Tewas di Myanmar Mencapai 38 Orang, PBB: Hari Paling Berdarah Sejak Kudeta

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan kepada Parlemen pada hari Senin bahwa negaranya terkejut dengan penggunaan kekuatan mematikan Myanmar terhadap warga sipil yang tidak bersenjata. Ia menyebutnya peristiwa ini tidak bisa dimaafkan.

Dia mengatakan ketidakstabilan yang berkepanjangan di Myanmar akan menyebabkan konsekuensi serius bagi negara itu dan kawasan. Dia mendesak pembebasan Aung San Suu Kyi dan tahanan politik lainnya, dengan mengatakan itu adalah satu-satunya cara untuk memulai negosiasi dan kembali ke jalur transisi demokrasi.

Meskipun ASEAN telah lama beroperasi dengan prinsip non-campur tangan dalam urusan dalam negeri masing-masing dan keputusannya dibuat berdasarkan konsensus, Balakrishnan mengatakan kelompok tersebut dapat memainkan peran kunci dalam memfasilitasi kembalinya Myanmar ke keadaan normal.

Menteri Luar Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein juga mendesak ASEAN untuk memainkan peran yang lebih proaktif dan mengatakan Malaysia memandang pengambilalihan militer sebagai kemunduran transisi demokrasi Myanmar dalam dekade terakhir. Dia mendesak militer untuk menegakkan supremasi hukum dan menghormati hak rakyat untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi.

Baca Juga: Korban Tewas Demo Myanmar Terus Bertambah, Junta Militer Abaikan Permintaan Indonesia dan ASEAN

“Sangat penting bahwa ASEAN memimpin diskusi yang tulus dan terlibat secara konstruktif dengan Myanmar dan semua pemangku kepentingan untuk menunjukkan bahwa ASEAN efektif sebagai pengelompokan regional yang kohesif,” katanya menjelang pertemuan hari Selasa.

Delegasi Filipina mengatakan, "Seruan kami adalah untuk kembali sepenuhnya ke keadaan yang ada sebelumnya." Kemudian menambahkan bahwa langkah pertama adalah dengan segera membebaskan Aung San Suu Kyi, kemudian diikuti dengan dialog.