Militer Myanmar Hancurkan Markas Partai Aung San Suu Kyi

YANGON, KOMPAS.TV - Militer Myanmar menggerebek dan menghancurkan markas besar Partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) di Yangon, Selasa (9/2/2021) malam waktu setempat.

"Diktator militer menggerebek dan menghancurkan markas besar NLD sekitar pukul 21.30," demikian keterangan tertulis NLD melalui halaman Facebook resminya.

Penggerebekan itu terjadi setelah masyarakat melakukan demonstrasi selama 4 hari berturut-turut. Kelompok serikat buruh, mahasiswa, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum melakukan protes atas kudeta militer dan penangkapan Aung San Suu Kyi.

Baca Juga: Generasi Milenial Turun Gunung Berunjuk Rasa Melawan Militer Myanmar, Simak Cara Mereka Melawan

Polisi menggunakan meriam air dan peluru karet untuk menghalau pengunjuk rasa di ibu kota Naypyidaw. Polisi juga menggunakan gas air mata di Kota Mandalay.

Dewan militer telah mengeluarkan peringatan akan mengambil tindakan tegas pada demonstrasi yang “mengancam stabilitas”.

Junta Myanmar melarang kerumunan lebih dari 5 orang, menerapkan jam malam, dan sempat mematikan akses internet.

Amerika Serikat (AS) mengikuti langkah PBB mengutuk militer Myanmar yang melakukan kekerasan aparat terhadap pengunjuk rasa.

"Kami mengutuk keras kekerasan terhadap demonstran," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Ned Price.

Price juga mengatakan masyarakat Myanmar "memiliki hak untuk berkumpul secara damai."

Amerika juga mengulangi seruan mendesak para jenderal Myanmar mundur dan mendukung kebebasan berekspresi di Myanmar pada Selasa (9/2/2021).

Baca Juga: Karena Kudeta, Selandia Baru Tangguhkan Kontak Politik dan Bantuan Militer Pada Myanmar

"Kami mengulangi seruan kami kepada militer (Myanmar) untuk melepaskan kekuasaan, memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis, membebaskan mereka yang ditahan dan mencabut semua pembatasan telekomunikasi serta menahan diri dari kekerasan," kata Price.

Price sebelumnya mengungkapkan bahwa permintaan AS untuk berbicara dengan Suu Kyi telah ditolak.

Selain Amerika, Selandia Baru juga menyatakan menangguhkan hubungan politik dengan Myanmar. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern juga menyebut, pemerintahannya telah mengangguhkan bantuan militer untuk Myanmar.