Kudeta Myanmar: TV Pemerintah Ancam Pendemo Akan Ditindak, Kaum LGBTQ Turun Gunung Berunjuk Rasa

YANGON, KOMPAS.TV - Saluran TV pemerintah Myanmar MRTV menyiarkan peringatan junta militer pada Senin (08/02/2021), akan ada tindakan yang diambil terhadap para pedemo anti-kudeta yang melanggar hukum, seperti dilansir Kompas.com, Senin (08/02/2021)

Teks yang dibacakan penyiar MRTV milik pemerintah menyebut, ada pelanggaran hukum dan ancaman kekerasan oleh kelompok-kelompok yang menggunakan alasan demokrasi serta HAM.

"Tindakan harus diambil sesuai hukum dengan langkah efektif terhadap pelanggaran yang mengganggu, menghambat, dan merusak stabilitas negara, keamanan publik, serta supremasi hukum," kata pernyataan itu dikutip dari AFP yang dilansir Kompas.com

Seruan untuk bergabung ke dalam unjuk rasa dan seruan untuk mendukung pembangkangan sipil makin membara dan makin terorganisir setelah kudeta 1 Februari yang mendapat hujan kecaman dunia internasional

Sementara di tengah ancaman tindakan hukum bagi para pengunjuk rasa, Associated Press melaporkan ratusan kaum LGBTQ Myanmar turun gunung dan ikut bergabung dengan puluhan ribu pengunjuk rasa menentang kudeta militer di Yangon, Senin (08/02/2021).

Kelompok masyarakat ini bergabung bersama mahasiswa, tenaga kesehatan, pegawai pemerintah, biksu, dan kalangan ibu-ibu.

Baca Juga: Kudeta Myanmar: Tenaga Kesehatan, Biksu, Suku Minoritas, Bergabung Unjuk Rasa Menentang Militer

Ratusan kaum LGBTQ itu turun ke jalan mengibarkan bendera pelangi dan meneriakkan slogan menentang kudeta militer dan menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi beserta jajaran pejabat tinggi yang ditahan militer. 

Puluhan ribu orang berunjuk rasa akhir pekan lalu, dan hari ini dilanjutkan dengan mogok massal. Militer Myanmar yang menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi pekan lalu belum menggunakan kekuatan mereka untuk meredam demo.

Namun, polisi telah menyemprotkan meriam air (water cannon) untuk membubarkan massa di Naypyidaw.

Militer yang memerintah Myanmar selama hampir setengah abad, merebut kekuasaan setelah menuding ada kecurangan dalam pemilu November tahun lalu. Selama Myanmar dipimpin militer, protes anti-pemerintah dilarang keras dan sempat ditindak secara mematikan pada 1988 dan 2007.