ISTANBUL, KOMPAS.TV – Presiden Turki telah memerintahkan pembentukan dua fakultas baru di universitas paling bergengsi di negara itu. Ini memicu aksi unjuk rasa dari para mahasiswa yang sebelumnya telah menolak penunjukan rektor baru yang terkait dengan pemerintah.
Dilansir dari Associated Press, keputusan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang dipublikasikan di harian resmi pemerintah Official Gazette pada Sabtu (6/2) menyatakan, Fakultas Hukum dan Fakultas Komunikasi akan dibuka di Universitas Bogazici.
Kritik yang beredar menyebut, pembentukan dua fakultas baru itu akan memberi celah bagi rektor yang ditunjuk oleh presiden untuk mengisi fakultas-fakultas baru itu dengan mempekerjakan staf yang merupakan loyalis pemerintah.
Baca Juga: Oposisi Turki Terganggu dengan Hakim yang Gunakan Jilbab, Erdogan Menghinanya sebagai Fasis
Selama lebih dari sebulan belakangan, para mahasiswa telah menggelar aksi unjuk rasa damai memprotes penunjukan rektor baru, Melih Bulu, yang memiliki keterkaitan dengan partai Erdogan. Mahasiswa mendesak agar Bulu mundur dan menyerukan agar universitas diizinkan memilih rektornya sendiri.
Dalam sebuah surat terbuka yang ditujukan bagi Erdogan, mahasiswa Universitas Bogazici menyebut bahwa keputusan Erdogan membuka fakultas baru sebagai “intimidasi dan trik kecil”.
“Upaya Anda untuk mengisi universitas kami dengan para militan politik Anda sendiri adalah gejala krisis politik yang Anda alami,” demikian bunyi surat terbuka itu.
Baca Juga: Bikin Simbol LGBT di Dekat Gambar Kabah, Empat Mahasiswa Turki Ditangkap
Polisi telah menahan ratusan demonstran di universitas dan sejumlah lainnya dalam aksi unjuk rasa solidaritas di tempat lain. Beberapa dijemput paksa di rumah mereka usai mengikuti demonstrasi. Sebagian besar kemudian dilepaskan.
Para pejabat pemerintahan mengklaim bahwa aksi unjuk rasa disusupi kelompok-kelompok teroris. Erdogan pun sempat menyebut para mahasiswa yang berdemo sebagai teroris. Dalam pernyataan persnya, kantor gubernur Istanbul mengeluarkan daftar orang-orang yang ditahan yang diduga terkait dengan kelompok-kelompok sayap kiri dan militan Kurdi yang dilarang.
Amerika Serikat (AS), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa telah mengkritik penanganan Turki atas aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa. Pun, mengecam komentar-komentar bernada homofobik yang dikeluarkan Erdogan dan sejumlah pejabat pemerintahan terkait aksi unjuk rasa mahasiswa.
Baca Juga: Erdogan: Turki Butuh Konstitusi Baru
Erdogan juga membuka fakultas-fakultas baru dan menutup fakultas-fakultas lama di sejumlah universitas, dan menunjuk 11 rektor di universitas lain.
Dalam surat mereka, para mahasiswa sendiri menyatakan bahwa mereka menyadari bahwa aksi mereka akan berujung pada tuduhan pidana, salah satunya karena menghina presiden. Namun, mahasiswa berjanji akan terus menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi mereka.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.