Utusan PBB Temui Militer Myanmar, Kutuk Kudeta yang Terjadi

NAYPYIDAW, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengungkapkan pihaknya mengutuk kudeta yang terjadi di Myanmar.

Guterres mengungkapkan bahwa utusan PBB telah menemui militer Myanmar untuk mengungkapkan sikap badan dunia tersebut.

Guterres menegaskan sangat penting bagi Myanmar untuk melaksanakan seruan Dewan Keamanan dengan kembali ke demokrasi.

Baca Juga: Sembunyikan Dirinya Positif Covid-19, Wanita Ini dan Seluruh Keluarganya Tewas

Mereka juga meminta agar hasil pemilihan umum (Pemilu) November lalu dihormati.

“Sangat penting untuk bergerak maju, dan untuk itu, saya yakin kita perlu memiliki tekanan di semua area untuk memungkinkan mewujudkannya,” ujar Guterres dikutip dari AP.

Guterres mengungkapkan, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, telah melakukan hubungan dengan militer Myanmar untuk pertama kalinya sejak kudeta, Jumat (5/2/2021).

Baca Juga: AS Cabut Status Houthi Yaman sebagai Teroris, Alasan Kemanusiaan Jadi Penyebabnya

Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric mengungkapkan Burgere telah berhubungan dengan Deputi Panglima Militer, Jenderal Soe Win.

Dujarric menuturkan bahwa Burgener telah memberitahu kepada Soe Win bahwa PBB dengan tegas mengutuk tindakan militer yang telah mengganggu reformasi demokrasi yang tengah terjadi di Myanmar.

Burgener juga meminta semua pihak yang ditangkap untuk segera ditangkap.

Pada kesempatan itu, dia juga mengungkapkan perlunya kemajuan dalam pemulangan pengungsi Rohingya yang aman dan sukarela.

Baca Juga: Sapi Limosin di Inggris Tembus Harga Jual Termahal Rp 5 Miliar

Kudeta di Myanmar terjadi sejak Senin (1/2/2021), setelah Kanselir Aung San Suu Kyi, serta Presiden Win Myint ditangkap militer.

Kudeta itu terkait kemenangan partai berkuasa Liga Nasional Deokrasi (NLD), yang membuat pihak militer merasa adanya kecurangan.

Namun, pengaduan militer itu tak dihiraukan dan membuat mereka kemudian bertindak dan berusaha menghapuskan konstitusi.