Dituduh Impor Walkie Talkie Ilegal, Aung San Suu Kyi Hadapi Jeruji Besi

YANGON, Myanmar (AP) – Kepolisian Myanmar mulai melancarkan dakwaan resmi pertama mereka kepada Aung San Suu Kyi. Mereka menuduh pemimpin yang digulingkan itu memiliki walkie-talkie yang diimpor secara illegal, sehingga memberi otoritas kepada militer untuk menahannya selama dua minggu.

Tuduhan itu terungkap dua hari setelah Suu Kyi menjalani tahanan rumah dan tampaknya merupakan upaya untuk mencari alasan untuk menahannya.

Juru bicara Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Kyi Toe, membenarkan dakwaan terhadap Suu Kyi yang membuatnya terancam hukuman maksimal tiga tahun penjara.

Dia juga mengatakan presiden terguling negara itu, Win Myint, dituduh melanggar undang-undang penanggulangan bencana alam. Lembar tagihan yang bocor tertanggal 1 Februari menunjukkan bahwa mereka dapat ditahan hingga 15 Februari.

Baca Juga: Penyedia Internet di Myanmar Patuhi Pemerintah Untuk Blokir Facebook, Meski Melanggar HAM

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, "Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dalam komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar dan memastikan kudeta ini gagal."

Kepala PBB itu mengatakan dalam sebuah wawancara di Washington Post Live, bahwa Suu Kyi telah membela militer, termasuk atas serangannya terhadap Rohingya, "Jadi sangat tidak dapat diterima untuk melihat kudeta ini," ujarnya.

Guterres mengungkapkan harapannya bahwa demokrasi akan dapat membuat kemajuan lagi di Myanma. Ia menekankan bahwa proses ini akan membutuhkan pembebasan semua tahanan, menegakkan kembali tatanan konstitusional, dan membutuhkan persatuan dari komunitas internasional.

Baca Juga: Protes Kudeta, Warga Myanmar Pukul Panci dan Wajan

"Jelas bahwa militer akan mencari beberapa kasus hukum terhadap para pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dan terutama Aung San Suu Kyi untuk benar-benar melegitimasi apa yang mereka coba lakukan," kata Larry Jagan, seorang analis independen dari Urusan Myanmar. "Dan itu benar-benar perebutan kekuasaan,” ujarnya seperti dikutip dari the Associated Press.

Polisi dan pejabat pengadilan di ibu kota Naypyitaw tidak dapat dihubungi untuk mengkonfirmasi berita ini.

Pada saat yang sama ketika pihak berwenang berupaya untuk menahan Suu Kyi, ratusan anggota parlemen yang telah dipaksa untuk tinggal di perumahan pemerintah setelah kudeta pada Rabu, diberitahu untuk meninggalkan ibu kota dalam waktu 24 jam.

Kudeta tersebut merupakan kemunduran dramatis bagi Myanmar, yang sebelumnya telah membuat kemajuan menuju demokrasi.

Baca Juga: AS Tinjau Langkah yang Akan Diambil Untuk Myanmar dan Rusia

Menanggapi kudeta tersebut, partai Suu Kyi telah menyerukan perlawanan tanpa kekerasan, dan sejumlah orang di Yangon, kota terbesar Myanmar, membunyikan klakson mobil dan menggedor panci dan wajan pada Selasa malam sebagai protes.

Pekerja medis juga telah menyatakan mereka tidak akan bekerja untuk pemerintah militer baru sebagai protes atas kudeta pada saat negara itu sedang berjuang melawan peningkatan kasus Covid-19.