Min Aung Hlaing yang Kini Pimpin Myanmar, Ternyata Terlibat Dalam Genosida Muslim Rohingya

Min Aung Hlaing diharapkan akan memudahkan proses kembalinya Tatmadaw ke barak. Namun harapan ini dengan cepat memudar, ketika sang jenderal menyatakan perlunya keterlibatan militer yang berkelanjutan dalam politik Myanmar.

Baca Juga: Kudeta Myanmar: Militer Ambil Alih Negara Satu Tahun ke Depan

Pada 2015, beberapa bulan sebelum pemilihan umum nasional yang mendorong Suu Kyi naik ke tampuk kekuasaan, dia mengatakan kepada BBC bahwa dia tidak memiliki target untuk membuat Myanmar dipimpin penuh oleh pemerintahan sipil.

“Bisa jadi lima tahun atau bisa 10 tahun, saya tidak bisa mengatakan,” ujarnya ketika itu.

Ketika Suu Kyi diangkat menjadi pemimpin Myanmar pada 2016, dia tidak dapat mengubah konstitusi tanpa persetujuan militer. Ia pun memutuskan untuk menjalankan pemerintahan bersama dengan mantan penculiknya.

Pada 2016, Min Aung Hlaing menjadi kepala Tatmadaw pertama dalam beberapa dekade yang menghadiri Hari Martir bersama Suu Kyi. Penampilannya secara luas ditafsirkan sebagai tanda tumbuhnya kolegialitas antara militer dan Aung San Suu Kyi dengan pemerintahan sipilnya.

Beberapa pengamat Myanmar mengatakan bahwa krisis Rohingya telah membuat tegang hubungan antara Suu Kyi dan Min Aung Hlaing. Tapi peraih Nobel itu bersikeras bahwa dia dan pemerintahnya "berdiri teguh" dengan militer dan panglimanya.

Baca Juga: Kudeta Myanmar: Telepon, Radio dan TV Terputus, Warga Indonesia Diminta KBRI untuk Tetap di Rumah

Pada tahun 2018, Tim Pencari Fakta Internasional melaporkan bahwa tentara Min Aung Hlaing telah dengan sengaja menargetkan warga sipil di negara bagian Myanmar utara dan telah melakukan "diskriminasi sistemik" dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

Secara khusus, dia dituduh melakukan pembersihan etnis. terhadap orang-orang Rohingya. Pelanggaran hak asasi manusia ini dapat berupa genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

Dilarang di Berbagai Media Sosial dan Dilarang Bepergian Ke Amerika Serikat

Seperti dikutip dari Wikipedia, Facebook melarang Min Aung Hlaing dari platformnya bersama dengan 19 pejabat dan organisasi Myanmar lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah ketegangan etnis dan agama lebih lanjut di Myanmar.

Tindakan ini dilakukan Facebook setelah adanya laporan investigasi PBB, bahwa para pemimpin militer tertentu di Myanmar diselidiki dan dituntut atas genosida terhadap Muslim Rohingya. Menyusul Facebook, Twitter kemudian melarangnya dalam pada 16 Mei 2019.

Pada Juli 2019, pemerintah Amerika Serikat pun melarang dia bepergian ke Amerika Serikat. Pada Desember 2020, AS membekukan aset Min Aung Hlaing yang berbasis di negara tersebut dan mengkriminalkan transaksi keuangan antara dia dan siapa pun di Amerika Serikat.