Sebelumnya Panglima Militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, sempat mengatakan tentang penghapusan konstitusi.
Hal itu diucapkan Hlaing kepada personel militer Mynmar, Rabu (27/1/2021).
Kala itu dia menegaskan bahwa konstitusi harus dicabut jika tak dipatuhi.
Baca Juga: Polisi Rusia Tangkap 4.700 Orang dalam Demo Menuntut Pembebasan Navalny, Termasuk Istri Navalny
Pernyataan itu Hlaing itu menyusul tensi tinggi pemerintah dengan militer seusai pemilihan umum (pemilu) Myanmar, November lalu.
Pada pemilu tersebut NLD sukses memenangi mayoritas kursi di parlemen, mencapai 83 persen.
Namun, pihak militer mengungkapkan telah terjadinya kecurangan pada pemilu 8 November tersebut.
Baca Juga: Dikritik Karena Tak Berbagi Vaksin, Akhirnya Israel Setuju Berikan Vaksin Pada Palestina
Komisi pemilu telah menolak tuduhan kecurangan yang dikeluarkan militer Myanmar, Kamis (28/1/2021).
Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) Myanmar memutuskan menunda keputusan tetang apakah akan menerima petisi oPartai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang berpihak pada militer.
Petisi dari USDP tersebut menyerukan tindakan terhadap Presiden dan juga Ketua Komisi Pemilihan.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.