Amerika Serikat Ubah Kebijakan Tentang Palestina, Simak Perubahannya

NEW YORK, KOMPAS.TV – Pemerintah Amerika Serikat dibawah Presiden Joe Biden hari Selasa (26/01/2021) waktu New York akan segera memulihkan hubungan dengan Palestina dan akan kembali mengaktifkan bantuan bagi pengungsi Palestina, demikian dilaporkan Associated Press, Rabu (27/01/2021). Ini berarti Amerika Serikat ubah kebijakan tentang Palestina.

Langkah ini adalah kebalikan dari tindakan pemerintahan AS dibawah Trump, serta kini menjadi posisi dasar pemerintahan AS dibawah Joe Biden yang mendukung solusi dua negara untuk mengakhiri konflik politik antara Israel dan Palestina. 

Duta Besar Sementara AS untuk PBB, Richard Mills mengumumkan kebijakan pemerintahan Joe Biden tentang konflik Palestina - Israel itu dalam pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB yang digelar secara daring.

Pada pertemuan itu Mills mengatakan pemerintah AS meyakini keputusan mereka,"tetap jalan terbaik untuk memastikan masa depan Israel sebagai sebuah demokrasi dan sebuah negara Yahudi, dan pada saat yang sama menghormati aspirasi sah (legitimate aspiration) dari rakyat Palestina yang menuntut negara sendiri, serta untuk hidup dalam rasa aman dan memiliki harga diri,"

Baca Juga: Mahmoud Abbas Umumkan Pemilu Presiden dan Parlemen Palestina Akan Digelar Tahun ini

Pemerintahan sebelumnya dibawah Trump memberi bantuan luar biasa kepada Israel, mengakui seluruh Yerusalem sebagai ibukota Israel, memindahkan Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Israel, memotong drastis bantuan kepada Palestina, dan berbalik arah atas isu pemukiman ilegal warga Israel di tanah Palestina. 

Israel menduduki Yerusalem Timur dan Tepi Barat pada perang 1967, sementara Palestina menuntut dua wilayah tersebut menjadi bagian dari negara Palestina merdeka. Dunia sendiri melihat Tepi Barat dan Yerusalem Timru sebagai wilayah pendudukan.

Israel selama ini sudah membangun jaringan luas pemukiman Yahudi ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem sejak pendudukan wilayah tersebut tahun 1967. 

Baca Juga: Inilah Sebabnya Jalan Menuju Pemilu Palestina Penuh Rintangan

Rencana perdamaian yang diresmikan oleh Trump setahun yang lalu menempatkan Palestina sebagai negara yang terpencar-pencar, dengan bagian-bagian utama di Tepi Barat menjadi milik Israel.

Selain itu AS dulu terlalu berat sebelah kepada Israel, termasuk dalam masalah perbatasan, status Yerusalem, dan urusan permukiman ilegal warga Yahudi. Seluruh usulan pemerintahan Trump ditolak keras oleh Palestina.

Duta Besar Mills pada sidang DK PBB itu menjamin Amerika Serikat di bawah pemerintahan Joe Biden akan lebih adil dan seimbang dalam cara pandang, pendekatan, dan pencarian solusi konflik Israel - Palestina.

Baca Juga: Menlu Baru AS: Ibu Kota Israel Tetap di Yerusalem

"Di bawah pemerintahan baru, kebijakan Amerika Serikat adalah mendukung solusi dua negara yang disepakati bersama, dimana Israel bisa hidup dalam kedamaian dan keamanan, bersebelahan dengan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,"

Mills menekankan, perdamaian tidak bisa dipaksakan pada salah satu pihak, dan menekankan kemajuan dan penyelesaian final membutuhkan partisipasi dan persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu Palestina dan Israel. 

"Untuk mencapai hal tersebut, pemerintahan Joe Biden akan memulihkan hubungan baik dengan Palestina, juga dengan Israel," tegasnya.

Baca Juga: Indonesia - Israel Nyaris Buka Hubungan Diplomatik Tapi Waktu Tidak Cukup, kata Pejabat Senior Trump

"Kebijakan itu berarti pemulihan hubungan Amerika Serikat dengan kepemimpinan Palestina, termasuk dengan rakyat Palestina," tambahnya.

"Presiden Joe Biden sudah terang benderang menegaskan niatnya untuk mengaktifkan kembali program bantuan Amerika Serikat, pada dukungan pembangunan ekonomi dan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina, serta segera mengambil langkah untuk membuka kembali hubungan diplomatik yang ditutup oleh pemerintahan AS sebelumnya," kata Mills menjabarkan rencana Joe Biden dalam waktu dekat. 

Trump memotong habis dukungan untuk Badan Bantuan PBB UNRWA yang didirikan untuk membantu 700,000 rakyat Palestina yang mengungsi atau diusir dari rumah-rumah mereka selama perang pendirian Israel tahun 1948. 

Baca Juga: Pemukim Ilegal Israel Kian Mengancam, Palestina Minta Perlindungan PBBUNRWA selama ini menyediakan pendidikan, perawatan kesehatan, makanan, dan bantuan lain untuk 5,5 juta pengungsi dan keturunan mereka di Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta Yordania, Suriah dan Lebanon.

AS adalah donor utama UNRWA dan hilangnya dana telah menciptakan krisis keuangan bagi badan tersebut.

Pemerintahan Trump menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina PLO di Washington pada September 2018, secara efektif menutup misi diplomatik Palestina ke Amerika Serikat.

Mills dalam sidang DK PBB itu mengatakan Amerika Serikat berharap untuk membangun kembali rasa percaya dari kedua sisi agar tercipta lingkungan yang mendukung solusi dua negara.

Baca Juga: Menlu Retno Tegaskan Hubungan Indonesia dengan Israel

Amerika Serikat menegaskan, untuk tujuan tersebut, "Amerika Serikat akan mendesak pemerintah Israel dan Palestina menghindari langkah sepihak apapun yang bisa membuat solusi dua negara menjadi runyam, misalnya seperti pendudukan wilayah, kegiatan pemukiman, penghancuran, kekerasan, dan tindakan seperti memberikan kompensasi bagi mereka yang dipenjara karena terorisme,"

Israel menuduh Palestina menghasut kekerasan, dan secara keras mengecam Palestina karena membayar keluarga mereka yang dipenjara karena menyerang atau membunuh orang Israel.

Mills menekankan, "AS akan mempertahankan dukungannya yang teguh untuk Israel" - menentang resolusi sepihak dan tindakan apapun di berbagai badan internasional yang secara tidak adil menyasar Israel.

Baca Juga: Uni Emirat Arab Segera Buka Kedutaan Besar di Tel Aviv Israel

AS juga menyatakan akan mengupayakan kedudukan dan partisipasi Israel di PBB dan organisasi internasional lainnya.

Pemerintahan Biden menyambut baik pembukaan hubungan diplomatik antara Israel dan sejumlah negara Arab, dan akan mendesak negara-negara lain untuk menjalin hubungan, kata Mills.

“Namun, kami mengakui normalisasi Arab-Israel bukanlah pengganti perdamaian Israel-Palestina,” katanya.

Mills memahami situasi Israel-Palestina dimana rasa saling percaya antara kedua negara saat ini 'berada di titik nadir,"

Walau begitu Mills menekankan, situasi itu tidak boleh membuat negara-negara anggota PBB lepas "dari tanggung jawab untuk ikut mencari solusi dua negara,"