Kepala Staf Gabungan Militer AS Peringatkan Seluruh Pasukan, Kebebasan Berbicara Ada Batasnya

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Di tengah kekhawatiran tentang kekerasan baru pada pelantikan Joe Biden sebagai presiden baru Amerika Serikat, para komandan tertinggi militer mengeluarkan peringatan tertulis kepada semua anggota militer pada Selasa (12/01/2021) waktu AS, mengatakan penyerbuan dan pendudukan massa pendukung presiden petahana Donald Trump di Gedung Capitol minggu lalu, adalah tindakan anti-demokrasi dan tindakan kriminal, seraya menegaskan hak kebebasan berbicara tidak memberi hak kepada siapa pun untuk melakukan kekerasan.

Memo yang ditandatangani oleh seluruh anggota Kepala Staf Gabungan itu juga mengingatkan anggota militer bahwa Joe Biden terpilih sebagai presiden berikutnya dan akan dilantik pada 20 Januari.

Memo itu diluar kebiasaan, karena pimpinan militer, termasuk Jenderal Mark Milley, Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata, merasa terdorong untuk mengingatkan anggota militer bahwa mengganggu jalannya proses konstitusi adalah sebuah kesalahan.

Baca Juga: Amerika Bersatu! Itulah Tema Pelantikan Joe Biden Menjadi Presiden Amerika Serikat 20 Januari Nanti

Bahasa dalam memo jajaran pemimpin tertinggi militer itu, yang menggambarkan penyerbuan dan pendudukan Gedung Capitol itu sebagai tindakan penghasutan dan pemberontakan,  lebih jauh daripada pernyataan Pejabat Menteri Pertahanan Christopher Miller yang menyebut tindakan itu sebagai "tercela dan bertentangan dengan prinsip Konstitusi Amerika Serikat".

Pernyataan itu muncul saat lembaga penegak hukum berusaha untuk menentukan sejauh mana aktivitas kriminal di Capitol dan untuk menemukan sejauh mana partisipasi oleh anggota militer saat ini atau sebelumnya.

Aparat keamanan menemukan beberapa veteran militer berpartisipasi dalam kerusuhan di Gedung Capitol, namun sejauh mana keterlibatan aktif mereka belum ditetapkan.

Senator Tammy Duckworth, seorang veteran perang Irak, pada hari Senin (11/01/2021) menulis kepada Kementerian Pertahanan meminta agar badan penyelidik tindak kriminal militer bekerja sama dengan FBI dan Kepolisian Gedung Capitol AS untuk menyelidiki apakah anggota angkatan bersenjata yang masih aktif dan yang sudah pensiun menjadi bagian dari "konspirasi yang menghasut. Melawan pemerintah.

Baca Juga: FBI Peringatkan Ancaman Protes Bersenjata Jelang Pelantikan Biden

Memo Joint Chiefs tidak menyinggung langsung soal keterlibatan militer.

"Kami menyaksikan tindakan di dalam Gedung Capitol yang tidak sesuai dengan aturan hukum," kata memo itu. "Hak kebebasan berbicara dan berkumpul tidak memberi siapa pun hak untuk melakukan kekerasan, penghasutan dan pemberontakan."

“Sebagai anggota pengabdian, kita harus mewujudkan nilai-nilai dan cita-cita bangsa. Kami mendukung dan membela Konstitusi. Setiap tindakan yang mengganggu proses Konstitusi tidak hanya bertentangan dengan tradisi, nilai dan sumpah kita; itu melawan hukum."

Jenderal Robert Abrams, yang sebagai komandan pasukan AS di Korea Selatan adalah salah satu jenderal paling senior Angkatan Darat tetapi bukan anggota Kepala Gabungan, menulis di Twitter bahwa tidak ada anggota militer yang boleh salah paham tentang apa yang terjadi pada 6 Januari.

Baca Juga: Donald Trump Dipastikan Tak Hadiri Pelantikan Presiden AS, Joe Biden Sumringah

"Tidak ada ambiguitas tentang apa yang terjadi di Capitol - itu adalah percobaan pemberontakan," tulisnya. “Jika Anda bertugas dalam seragam dan berpikir itu adalah sesuatu yang lain, saya akan mendorong (Anda) untuk duduk dan membaca konstitusi bahwa Anda bersumpah untuk mendukung dan membela. Tidak ada area abu-abu di sana juga. Tidak ada ruang di tim kami jika Anda tidak ingin mempertahankan konstitusi melawan semua musuh, asing DAN domestik. "

Menjelang pelantikan minggu depan dan kepergian Presiden Donald Trump dari jabatannya, Garda Nasional bersiap untuk memberikan dukungan kepada lembaga penegak hukum. Tidak ada rencana untuk menggunakan pasukan aktif dalam operasi keamanan.