NEW YORK, KOMPAS.TV - Gugatan hukum yang memperjuangkan agar catatan visa pribadi AS milik Pangeran Harry dipublikasikan telah dibuka kembali.
Pangeran Harry akan mengetahui nasibnya sebagai penduduk AS karena catatan visanya akan diperiksa dengan saksama dalam sidang pengadilan pertama sang duke di bawah Presiden Trump.
Persidangan pertama sejak Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden dijadwalkan berlangsung pada 5 Februari 2025 di pengadilan federal di Washington D.C.
Hakim Carl J Nichols menetapkan sidang pada pukul 2 siang. Melansir The Economic Times, kasus ini berpusat pada apakah Pangeran Harry mengungkapkan riwayat penggunaan narkobanya dalam aplikasi visa AS-nya.
Baca Juga: Jalani Sidang Perdana Perceraian, Sherina Munaf dan Baskara Mahendra Kompak Tak Hadir saat Mediasi
Berdasarkan hukum imigrasi AS, pemohon visa wajib melaporkan penggunaan narkoba, dengan potensi konsekuensi seperti penolakan visa atau deportasi jika ditemukan adanya kesalahan penyajian atau kelalaian.
Dalam otobiografinya "Spare", Harry yang berusia 40 tahun berbagi pengalamannya dengan kokain, ganja, dan jamur psikedelik.
Informasi ini seharusnya dicantumkan dalam formulir aplikasi yang diserahkan sebelum ia pindah ke Amerika Serikat pada tahun 2020.
Sebuah yayasan bernama The Heritage Foundation menegaskan bahwa Harry — yang tinggal di Montecito, California, bersama istri Meghan Markle dan kedua anak mereka — tidak menyebutkan riwayatnya dengan narkoba dalam formulir aplikasi yang diajukan sebelum ia meninggalkan kehidupan kerajaan dan meninggalkan Inggris.
Yayasan tersebut berpendapat, sang duke pasti telah memberikan informasi palsu pada formulirnya atau menerima perlakuan istimewa.
Namun, pengacara pemerintah berpendapat, merilis dokumen milik bangsawan yang melarikan diri itu akan melanggar hak privasinya.
Yayasan menyebut Pangeran Harry mendapat perlakuan istimewa dari pemerintahan Joe Biden.
Departemen Keamanan Dalam Negeri menolak klaim yayasan tersebut, dengan mengatakan bahwa "bukti yang diduga sebagai kesalahan pemerintah hanya berupa 'dugaan sederhana' atas kesalahan pemerintah".
Nile Gardiner, Direktur Margaret Thatcher Center for Freedom milik Heritage Foundation mengatakan kepada The Post:
Baca Juga: Rayakan Tahun Baru Imlek, Raline Shah Pamer Makan Salad Yu Sheng Khas Imlek
"Saya akan mendesak presiden untuk merilis catatan imigrasi Pangeran Harry dan presiden memang memiliki kewenangan hukum untuk melakukannya," katanya.
"Hal ini penting karena ini adalah masalah supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Tidak seorang pun boleh berada di atas hukum." tukasnya.
Dalam wawancara dengan pembawa acara GB News, Nigel Farage, Donald Trump berspekulasi jika Pangeran Harry berbohong mengenai riwayat penggunaan narkobanya dalam aplikasi visa, “tindakan yang tepat” harus diambil, termasuk kemungkinan deportasi.
Kasus ini menjadi perhatian politik, terutama bagi kelompok konservatif yang mempertanyakan transparansi administrasi Joe Biden dalam menangani imigrasi selebritas.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.