Kirim Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi, Didi Riyadi Tolak Perpanjangan PPKM Darurat

JAKARTA, KOMPAS.TV – Aktor Didi Riyadi mengirimkan surat terbuka yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait situasi pandemi Covid-19, khususnya soal wacana perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali.

Melalui akun Instagram pribadinya, Didi Riyadi mengungkapkan pendapatnya terkait kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus Corona ini.

Dalam surat terbuka tersebut, Didi secara terang-terangan menolak perpanjangan PPKM Darurat Jawa dan Bali, mengingat banyaknya rakyat yang terkena imbas dari pembatasan kegiatan ini.

Baca Juga: Beredar Informasi PPKM Darurat Diperpanjang Hingga Agustus, Ini Kata Polda Jatim

“Menolak perpanjangan PPKM Darurat Jawa dan Bali, dengan alasan, sudah pasti banyak yang kena imbasnya terlebih soal perut, banyak yang tidak bisa kerja, tidak bisa menafkahi keluarga,” kata Didi Riyadi, Rabu (14/7/2021).

Selain melihat banyaknya rakyat menengah ke bawah yang terdampak Covid-19, Didi Riyadi juga menilai bahwa PPKM Darurat tidak efektif menekan penyebaran virus corona.

Ia lantas mengusulkan beberapa langkah yang bisa diambil, seperti memberlakukan lockdown atau karantina dengan versi yang lebih ramah, artinya yang berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah.

“Banyak orang seperti buruh harian atau lepasan yang hanya digaji kalau dia kerja, terlepas pekerjaannya tidak kritikal dan tidak esensial bagi negara, tapi kritikal dan esensial bagi keluarganya,” tegasnya.

Baca Juga: Pemerintah Harus Siapkan BLT Sebelum Protokol Darurat Kesehatan Diperpanjang 6 Minggu

Ia juga melihat banyak masyarakat yang tidak memiliki gaji bulanan sehingga harus keluar mencari uang demi menghidupi keluarganya.

“Bisa tolong dicek jumlahnya mereka yang tidak gajian bulanan sesuai dengan data BPS terkini.”

Didi Riyadi juga meminta pemerintah untuk meninjau kembali strategi kebijakan antar lembaga dan sosialisasi yang masif terkait penanganan pandemi ini jika PPKM Darurat ini tidak mampu menurunkan kasus Covid-19 secara signifikan.

Baca Juga: Perpanjangan Masa Berlaku PPKM Darurat Dibahas Besok, Setuju Perpanjang?

Selain itu, ia juga ingin mendorong pemerintah tidak hanya melakukan identifikasi kepada mereka yang terpapar Covid-19.

“Tetapi juga mengidentifikasi mereka yang terdampak pandemi secara ekonomi dengan alat ukur yang tepat,” pungkasnya.