Kritik QRIS dan GPN di Laporan Perdagangan Nasional 2025 USTR, Apa yang Dikhawatirkan AS?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Indonesia terbuka terhadap kerja sama sistem pembayaran digital QRIS dan GPN, untuk operator luar negeri.

Airlangga Hartarto menekankan komitmen Indonesia menciptakan kesempatan yang setara bagi semua operator, dengan tujuan menjaga kepentingan nasional dan mendorong sistem pembayaran yang lebih inklusif dan terbuka.

Meski QRIS diprotes Amerika Serikat, Bank Indonesia terus memperluas jangkauan layanan pembayaran ini ke lintas negara.

Dalam waktu dekat, transaksi menggunakan QRIS dapat dilakukan di Jepang, India, Korea Selatan, Tiongkok dan Arab Saudi.

QRIS saat ini bisa dipakai untuk transaksi di Malaysia, Singapura dan Thailand.

Sepanjang triwulan pertama 2025, QRIS telah dipakai oleh 56,3 juta pengguna dengan volume transaksi mencapai Rp2,6 miliar dan nilai transaksinya lebih dari Rp260 triliun.

Sementara pada fasilitas QRIS Tap yang baru satu bulan berjalan telah dipakai 20,8 juta pengguna dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp3 miliar.

QRIS dan GPN jadi sasaran kritik Amerika Serikat untuk menekan Indonesia.

Lalu, mengapa standar pembayaran digital lokal ini begitu menarik perhatian pemerintahan Donald Trump, hingga dianggap menghambat hubungan dagang dua negara?

Kompas Bisnis akan membahasnya bersama Ekonom Universitas Indonesia, Profesor Telisa Aulia Falianty.

Baca Juga: QRIS Perluas Akses Keuangan dan Perangi Uang Palsu, Apa Kata Pedagang?

#qris #gpn #airlangga