Hadapi Tekanan Global, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Punya APBN, BUMN, hingga Danantara

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan pemerintah memiliki sumber daya berupa keuangan negara, BUMN, hingga Danantara untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional, dalam menghadapi tekanan global.

Hal itu disampaikan setelah dia menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/4/2025).

Seperti diketahui, pasar keuangan dunia, terguncang setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerapkan tarif impor resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Kebijakan Trump itu memicu perang dagang, ketidakpastian global, dan berpotensi melemahkan perekonomian dunia.

“Sumber daya negara baik Keuangan Negara (APBN), Sumber Daya Alam, BUMN dan Danantara dan sumber daya manusianya harus dikelola terkoordinasi dan sinergi dengan baik untuk menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing, menjaga kedaulatan dan ketahanan ekonomi dalam situasi global yang makin kompleks dan dinamis dalam persaingan yang meruncing,” tulis Sri Mulyani lewat akun Instagramnya, Selasa (8/4/2025).

Baca Juga: Indonesia Pilih Negosiasi soal Tarif Impor Trump, Begini Respons Analis Kebijakan Ekonomi APINDO

Sri Mulyani mengungkapkan, dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan pemerintah bersama BUMN, swasta, dan masyarakat, agar berkoordinasi dan berkolaborasi memperkuat ketahanan pangan, energi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Prabowo, kata dia, juga menekankan pentingnya membangun sistem ekonomi yang berorientasi pada tujuan bernegara, berfokus pada keadilan pemerataan dan kesejahteraan rakyat, bertumpu pada kedaulatan dan kekuatan sumber daya yang dikelola dengan sinergis, baik, kompeten dan profesional serta tidak korupsi.

“Afirmasi dan keberpihakan tetap harus dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, prudent, akuntabel namun tetap dengan tekad bulat untuk dapat mencapai tujuan,” ujar Sri Mulyani.

Para menteri Kabinet Merah Putih juga diminta untuk menggunakan semua instrumen, kebijakan dan regulasi serta tindakan, secara teliti.

Baca Juga: Ekonom Sebut Pemerintah Perlu Lakukan Kebijakan Ini untuk Redam Kepanikan Investor

“Serta detail dan kritis agar benar-benar membangun kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang lebih merata dan adil,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, rapat terbatas juga membahas perkembangan situasi ekonomi global dan strategi respons pemerintah, termasuk terkait kebijakan tarif AS.

Airlangga mengatakan, pemerintah telah menyiapkan langkah diplomasi ekonomi yang terkoordinasi dan menyeluruh.

Dia juga menegaskan, pembahasan negosiasi telah dilakukan secara mendalam dan akan segera disampaikan secara resmi kepada pihak AS.

“Pak Presiden menugaskan saya, Menlu dan Menteri Keuangan sesuai dengan jadwal yang diberikan,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Senin.

“Sebelum tanggal 9 kita sudah melemparkan posisi kita,” tambahnya.

Baca Juga: Harga Emas Antam Turun Rp4.000 pada Perdagangan Selasa 8 April 2025