Pengamat Sebut Ini Syarat Danantara Bisa jadi seperti Temasek: Koncoisme dan Nepotisme Haram

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai, Badan Pengelola Investasi Danantara bisa saja menjadi sebesar superholding negara lain seperti Temasek, GIC, dan Khazanah. Adapun Danantara baru saja resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana pada hari ini. 

Ia menilai, penerapan prinsip Business Judgement Rule dan menjadikan kerugian BUMN bukan kerugian negara akan memberikan fleksibilitas berinovasi dan "a level playing field" kepada Danantara atau BUMN.

Tetapi, dengan iklim usaha yang penuh ketidakpastian, korupsi yang merajalela dan kentalnya politisasi BUMN di Indonesia, langkah tersebut membuka peluang bagi BUMN untuk disalahgunakan bagi kepentingan kelompok tertentu. 

Baca Juga: Tok! Prabowo Teken Keppres Tata Kelola BPI Danantara

"Membangun GCG (good corporate governance) terbaik adalah satu-satunya jalan untuk mengantisipasi ekosistem berusaha yang sangat buruk dan menghindari perilaku abusive tersebut. Mekanisme GCG eksternal dan internal harus dimaksimalkan," kata Wijayanto dalam keterangannya kepada Kompas.tv di Jakarta, Senin (24/2/2025).

Ia menyampaikan, pemerintah harus membangun mekanisme eksternal dengan mengedepankan transparansi termasuk dalam pemilihan sosok-sosok kunci, penyusunan regulasi dan pengambilan keputusan strategis.

"Biarkan rakyat, media, dan civil society ikut mengawasi. Para tikus suka kegelapan maka ciptakan terang," ujarnya. 

Baca Juga: Luhut Yakin Danantara Bisa Kembangkan Aset 6 Kali Lipat, asal Diisi Orang Profesional

Sedangkan mekanisme internal dibangun dengan memperkuat peran Pengawas, Komisaris, Komite Audit dan Internal Audit. Wijayanto menuturkan, pemerintah harus mengisi jabatan-jabatan tersebut dengan sosok-sosok profesional, berintegritas, dan non-politis. Mereka harus diposisikan sebagai partner setara bukan sebagai pelengkap semata. 

Kemudian, merit system wajib diterapkan dalam memilih sosok terbaik untuk menjalankan organisasi. Ia menyebut Indonesia punya banyak sosok kredibel, profesional, dan berintegritas, sebagai sumber kader.

Bahkan jika diperlukan, pemerintah bisa merekrut tenaga profesional asing dengan kualitas terbaik untuk ikut memajukan Danantara/BUMN.

Baca Juga: Jubir DEN Klarifikasi Pernyataan Luhut soal Penghapusan Subsidi BBM pada 2027: Masih Wacana

"Koncoisme dan nepotisme, apalagi timses-isme haram diterapkan," ujarnya. 

"BUMN adalah telur-telur emas yang kepadanya masa depan rakyat digantungkan. Pemerintah telah memutuskan untuk menempatkan telur tersebut dalam satu keranjang bernama Danantara. Keranjang ini perlu kita jaga bersama, jika ia jebol dan tumpah maka jebol dan tumpah pula nasib 287 juta rakyat Indonesia," katanya.