BOPTN Terdampak Efisiensi, Sri Mulyani Tegaskan Tidak Boleh Pengaruhi UKT Mahasiswa

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, efisiensi anggaran perguruan tinggi dilakukan terhadap bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN). Namun, Langkah itu tidak boleh sampai mempengaruhi kenaikan biaya pendidikan atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa.

Sri Mulyani menjelaskan, kriteria efisiensi yang dilakukan perguruan tinggi adalah terkait aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan, serta kegiatan seremonial lainnya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Beasiswa KIP Kuliah, LPDP, dan Beasiswa Indonesia Bangkit Tak Kena Efisiensi Anggaran

“Maka perguruan tinggi akan terdampak pada item-item belanja tersebut. Langkah ini tidak boleh, saya ulangi tidak boleh pengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru 2025-2026 yaitu nanti pada Juni atau Juli," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Sebelumnya, Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia (MRPTNI) Eduart Wolok, menyayangkan pemotongan anggaran operasional pendidikan tinggi yang akan berdampak pada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Ia berharap tidak sampai mengurangi pelayanan kepada mahasiswa dan dosen.

Baca Juga: Pendaftaran Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN) PTKIN Dibuka Sampai 6 Maret 2025

”Alokasi BOPTN untuk tiap PTN saja sebenarnya belum mampu menutupi biaya kuliah tunggal atau BKT tiap mahasiswa. Pungutan uang kuliah tunggal (UKT) untuk mahasiswa nyatanya masih di bawah BKT, bahkan dengan subsidi pemerintah lewat BOPTN, belum menutupi. Jadi, kami meminta supaya BOPTN dan KIP Kuliah jangan sampai ada pemotongan,” kata Eduart seperti dikutip dari Kompas.id, Kamis (13/2).

Eduart mengatakan, belum semua PTN mampu mencari sumber pendanaan lain di luar UKT mahasiswa. Di kawasan timur Indonesia, misalnya, pendapatan dari UKT bisa mencapai 50-60 persen dari pendapatan kampus.

”Jika subsidi pemerintah yang sampai saat ini saja masih kurang atau di bawah kebutuhan BKT, bisa tidak terhindarkan adanya kenaikan UKT. Ini yang kena, ya, mahasiswa baru. Karena itu, kami mohon ada kebijakan yang matang dalam efisiensi bantuan langsung ke perguruan tinggi yang menyasar dosen dan mahasiswa,” tutur Eduart.

Baca Juga: Anggaran Dipangkas, Kemenhub Fokus pada Subsidi Transportasi dan Belanja Pegawai

Ia juga berharap efisiensi tidak berdampak pada KIP Kuliah. Lantaran, setiap PTN wajib menerima minmal 20 persen mahasiswa tidak mampu. Nyatanya, banyak PTN yang menerima mahasiswa tidak mampu di atas 20 persen.

Sebab, penerimaan mahasiswa baru di PTN di semua jalur melihat kemampuan calon mahasiswa baru, bukan dari kemampuan ekonomi keluarga.

”Semakin banyak mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang diterima, berarti subsidi dari PTN akan besar. Selama ini, kuota KIP Kuliah tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa yang masuk kategori tidak mampu. Kampus pun menyubsidi dengan memasukkan mereka di golongan 1 dan 2 dengan UKT dari nol rupiah hingga Rp 500.000 per semester. Artinya, beban PTN untuk bisa mencari tambahan anggaran,” ujarnya.