Anggaran K/L Dipotong demi Biayai MBG, Pengamat: Makan Bergizi Gratis yang Tidak Gratis

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah memotong anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp306,1 triliun untuk tahun 2025 . Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dana hasil efisiensi itu akan dikembalikan untuk kepentingan rakyat, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG tahun ini memang membutuhkan dana Rp171 triliun. Jumlah itu naik Rp100 triliun dari yang dianggarkan di awal sebesar Rp71 triliun.

Menurut ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, pemangkasan anggaran tersebut adalah yang terbesar dalam sejarah Indonesia.

Dia menilai hal itu dilakukan pemerintah karena kondisi fiskal sedang sulit, sedangkan program unggulan Prabowo butuh dana besar.

Baca Juga: Respons Istana soal “Raja Kecil” yang Disebut Presiden Prabowo | EFISIENSI ANGGARAN

“MBG merupakan program yang sekali diluncurkan tidak mungkin dikurangi, apalagi dihentikan, karena siapa pun yang menghentikan akan berhadapan langsung dengan rakyat. Impact fiscal MBG akan berlangsung dalam jangka panjang,” kata Wijayanto lewat pemaparannya yang bertajuk "Makan Bergizi Gratis yang Tidak Gratis" dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Ia menerangkan, biaya Makan Bergizi Gratis akan terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2026, anggaran MBG akan mencapai Rp420 triliun dan pada 2029 Rp500 triliun.

Namun pada saat yang bersamaan, biaya non-diskresi terus meningkat, termasuk pensiun PNS dan TNI-Polri, serta bunga utang. Dampaknya, kata dia, APBN tidak mempunyai cukup ruang fiskal, sehingga inovasi program kerja pemerintah semakin sulit dilakukan.

Di satu sisi, menurut dia, Makan Bergizi Gratis punya dampak positif. Seperti meningkatkan dampak ekonomi untuk jangka pendek karena konsumsi yang melonjak dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam jangka panjang.

Baca Juga: Pengamat Usulkan Efisiensi Anggaran Jangan Hanya untuk MBG, tapi Tukin Dosen ASN hingga Subsidi KRL

Di sisi lain, sambungnya, program itu membebani APBN secara masif, sehingga ruang fiskal turun secara drastis dan bersifat jangka panjang.

Wijayanto mencontohkan, pemotongan anggaran infrastruktur (termasuk transportasi dan irigasi) berpotensi mengakibatkan ribuan kontraktor gulung tikar, serta upaya mewujudkan swasembada pangan dan memperbaiki daya saing logistik, menjadi terkendala.