HKI Ungkap Investasi Ratusan Triliun Batal gara-gara Premanisme Ormas: Ada yang Sampai Segel Pabrik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia Sanny Iskandar mengungkapkan, negara rugi ratusan triliun rupiah akibat batalnya investasi.

Sanny menyebut banyak investasi yang batal masuk karena premanisme organisasi kemasyarakatan (romas).

"Kalau dihitung semuanya, 'ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun)," kata Sanny Iskandar usai dialog optimalisasi kawasan industri di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Ia menyebut ormas kerap menimbulkan gangguan keamanan dengan masuk ke kawasan industri dan berdemonstrasi. Menurutnya, ormas terkait biasanya minta diikutsertakan dalam proses pembangunan atau aktivitas pabrik.

Baca Juga: Viral Minta Izin ke Ormas untuk Konten di Taman Literasi, Anggota Pemuda Pancasila Minta Maaf

"Yang mereka pengin itu adalah supaya yang terkait dengan pabrik, selalu ya, dia kan butuh transportasi, katering atau apa, pingin beli ini, beli itu, mau bangun perluasan pabriknya atau apa, mereka itu minta diserahkan ke mereka," kata Sanny dikutip Antara.

"Modusnya memang gitu, mereka melakukan unjuk rasa dan segala macam untuk menutup kawasan. Sehingga pabrik-pabrik itu nggak bisa keluar, barang-barang nggak bisa masuk, bahan baku nggak bisa masuk, barang jadi nggak bisa keluar."

Lebih lanjut, Sanny menyatakan sejumlah investor telah mengirim surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto sehubungan premanisme ormas. 

Sanny menyebut pemerintah perlu menjamin keamanan untuk lancarnya investasi, terlebih lagi sejumlah kawasan industri merupakan objek vital nasional.

Premanisme ormas dinilai meresahkan pelaku industri. Bahkan, Sanny menyebut ada salah satu ormas yang sampai menyegel pabrik di kawasan industri.

"Kalau lihat fotonya tahulah, bajunya loreng-loreng dan segala macam. Ini yang nyegel bukan polisi, ini ormas. Jadi sudah sampai segitunya," katanya.

Mengenai kawasan rawan premanisme ormas, Sanny menyebut di antaranya berada di Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam.

Baca Juga: Anggota Komisi XI Minta OJK Perketat Regulasi Atasi Tren Pinjol Ilegal dan Investasi Bodong