Dapat Jatah Tambang Eks Adaro, Muhammadiyah akan Konsultasi dengan Wamen ESDM

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy mengungkap, pihaknya akan berkonsultasi dengan Wakil Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, untuk membahas terkait tambang PT Adaro Energy Tbk.

Pasalnya, Muhammadiyah akan mendapat jatah tambang bekas garapan Adaro.

Muhadjir belum bisa menyebut berapa luas lahan tambang yang didapat organisasi keagamaan itu karena belum masuk pembahasan.

Baca Juga: Gus Yahya Ungkap PBNU Dapat Sekitar 25-26 Ribu Hektare Lahan Tambang di Kaltim dari Pemerintah

"Menurut penjelasan Bapak Menteri ESDM begitu (mendapat jatah tambang). Sesuai arahan Bapak Menteri ESDM, tim sudah menugaskan anggota untuk berkonsultasi dengan Wamen ESDM untuk membahas hal-hal yang lebih teknis," kata Muhadjir di Jakarta, seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (13/1/2025).

Ia menyampaikan, soal luas lahan tambang kemungkinan akan jadi salah satu bahasan saat pihaknya berkonsultasi dengan Wamen ESDM.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap Muhammadiyah mendapat jatah untuk mengelola tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk.

Baca Juga: Bahlil Sebut Muhammadiyah Bakal Kelola Eks Tambang Adaro: NU Tinggal Jalan, Bekas Kaltim Prima Coal

“Muhammadiyah sekarang sudah turun juga (izin usaha pertambangan/IUP). Sudah positif pakai yang eks Adaro. Eks Adaro sudah positif untuk Muhammadiyah,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1). 

Selain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) juga sudah menyelesaikan proses perizinan untuk mengelola lahan tambang eks PKP2B. NU mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk mengelola bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC).

NU sendiri sudah membentuk PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (BUMN) untuk mengelola sebanyak 25.000-26.000 hektare lahan tambang eks KPC di Kalimantan Timur.

Baca Juga: Trump Dilantik 20 Januari, Indonesia Akan Ajukan Penurunan Tarif Dagang ke AS

Saham usaha tersebut dimiliki oleh koperasi NU yang dikelola oleh pengurus dan warga. Adapun saat ini mereka tengah berupaya memenuhi berbagai persyaratan untuk memulai eksplorasi.

Pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks PKP2B untuk badan usaha ormas agama. Namun sejauh ini baru Muhammadiyah dan NU yang menyatakan bersedia dan diberikan izin oleh pemerintah. 

Keenam WIUPK yang dipersiapkan, yaitu lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.