Pengamat: Parlemen Indonesia Dorong Kenaikan PPN, di Vietnam Sebaliknya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar menyatakan ada perbedaan sikap antara parlemen di Indonesia dan Vietnam dalam menyikapi pajak pertambahan nilai (PPN).

Sebagai informasi, baru-baru ini Vietnam memperpanjang pemberlakuan pemangkasan PPN dari 10 persen menjadi 8 persen sampai Juni 2025. Sebaliknya, Indonesia akan menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. 

"Ini terjadi di parlemen Vietnam, setiap kali ada rencana perpanjangan pengurangan tarif PPN, itu yang mendorong adalah parlemennya," kata Media dalam program Kompas Bisnis, Kamis (26/12/2024). 

"Berbeda dengan di Indonesia, justru parlemennya, anggota dewannya yang memunggungi masyarakat, atau malah mendukung kenaikan PPN 12 persen," imbuhnya. 

Baca Juga: [FULL] Analisis Pengamat soal Indonesia vs Vietnam: Dari PPN, Investasi, hingga Ekonomi

Menurut Media, DPR sebenarnya masih bisa mendiskusikan kembali kebijakan PPN 12 persen yang sudah diputuskan. 

"Saya kira peran parlemen saat ini kalau mengikuti Undang-Undang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan), memang masih mungkin melakukan diskusi dengan pemerintah dan menyepakati tarif 5-15 persen, dan itu dimungkinkan secara undang-undang," katanya.

Namun, kata dia, jika hal itu dinilai membutuhkan waktu lama, masih ada opsi lain yang lebih cepat, yaitu penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) oleh Presiden. Perpu sendiri dapat diputuskan tanpa harus melibatkan parlemen.

Baca Juga: Cak Imin Pastikan Pemerintah Tak Gelontorkan Bansos Khusus untuk Hadapi Tekanan PPN 12 Persen

"Karena hari ini ada kekosongan hukum, jadi di ayat ke-3 dan 4 itu tidak betul-betul dijelaskan bagaimana instrumen undang-undangnya bisa di-adjust (disesuaikan, red) ketika tarif PPN kemudian disesuaikan kembali," imbuh Media.

Dilansir Viet Nam News, parlemen Vietnam menyetujui perpanjangan pemotongan tarif PPN dari 10 persen menjadi 8 persen pada 30 November lalu.

Perpanjangan pemotongan tarif PPN bertujuan merangsang konsumsi dan mendukung produksi serta bisnis dengan menurunkan harga barang dan jasa di tengah perekonomian Vietnam yang sedang lesu.

Pemangkasan tarif PPN di Vietnam tidak berlaku bagi sektor real estate, sekuritas, perbankan, telekomunikasi, teknologi dan informasi, batu bara, kimia, serta produk dan jasa yang terkena pajak konsumsi khusus.