Swasta Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Asal 3 Prasyarat Ini Terpenuhi

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Dradjad Wibowo mengatakan, target pertumbuhan ekokomi 8 persen dari Presiden Prabowo Subianto mungkin saja tercapai.

Asal ada sejumlah hal yang dipenuhi. Yakni mulai dari pemangkasan birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan penguatan sistem.

Drajad menyampaikan, ketiga hal tersebut menjadi prasyarat krusial dalam upaya mengejar target-target pertumbuhan ekonomi. 

Apabila ketiga hal tersebut terimplementasikan, pertumbuhan ekonomi 8 persen bakal lebih banyak ditopang oleh sektor swasta.

Hal itu ia sampaikan dalam diskusi terbatas ”CEO Connect: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Kolaborasi Strategis dalam Pembangunan Infrastruktur Hijau, Digitalisasi, dan Pengembangan SDM” yang digelar harian Kompas dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Jakarta, Rabu (13/11/2024). 

Baca Juga: Bahlil Ungkap 3 Skema Subsidi BBM, Dialihkan jadi BLT Hingga Opsi Kenaikan Harga

Pembicara lain ialah Executive Vice President Pengembangan Produk Niaga PLN, Ririn Rachmawardini; partner East Ventures, Melisa Irene; dan partner Skystar Capital, Edward Gunawan.

Dradjad menjelaskan, untuk mendukung tercapainya cita-cita pertumbuhan 8 persen, memang perlu ada kebijakan stimulus dan belanja pemerintah guna menjaga daya beli dan menggerakkan permintaan.

Namun, lebih penting lagi ialah pemangkasan birokrasi dan deregulasi agar swasta berkembang.

"Ini krusial. Kalau kita mengandalkan pada negara, enggak bisa karena kemampuan pemerintah terbatas. Pemerintah harus sedikit hands off,” kata Drajad. 

Baca Juga: Pemerintah Dorong Masyarakat Gunakan KUR Dibanding Pinjol, Bunga Lebih Rendah dan Lebih Aman

Ia menuturkan, dalam 10 tahun terakhir masalah rumitnya birokrasi masih mendera, yang bahkan dikeluhkan Presiden Joko Widodo sebelum jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024. 

Menurut Dradjad, berbagai upaya tersebut mesti dilengkapi dengan pembangunan dan penguatan sistem serta pihak-pihak kredibel yang menerapkannya.

Secara konkret, Dradjad mengusulkan, setiap kementerian/lembaga diberi key performance indicator (KPI) terkait dengan kemudahan berusaha (ease of doing business).

Nantinya, para pelaku usaha yang mengajukan izin memberi penilaian secara anonim, sehingga akan terlihat mana K/L yang menerapkan itu dengan baik dan mana yang belum.

Baca Juga: Trump Menang Pilpres, Sri Mulyani Khawatir Kebijakan Tarif Impor Tinggi untuk ASEAN

Di sisi lain, kendati masih ada harapan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan perkara mudah.

Dradjad mengatakan, dalam salah satu simulasi yang dilakukannya, harus ada tahapan yang mesti dipenuhi.

Yakni pertumbuhan ekonomi 5,89 persen pada 2025; 6,45 persen pada 2026; 7,11 persen pada 2027; dan 7,90 persen pada 2028. Barulah 8,85 persen pada 2029.

Ekonomi hijau