Penjelasan Sri Mulyani soal Kemenkeu yang Kini Langsung di Bawah Koordinasi Presiden Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomentar soal posisi Kemenkeu yang kini tak lagi ada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, melainkan langsung ke Presiden Prabowo Subianto. 

Ia mengatakan, Kemenkeu adalah pembantu untuk seluruh kementerian dan lembaga. Lantaran semua K/L terkait dengan urusan anggaran. 

Selain itu, tidak ada perubahan dari cara kerja Kemenkeu dalam berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian.

Termasuk dengan adanya Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang diketuai Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca Juga: Disebut Berpengaruh di Pilkada Serentak 2024, Jokowi: Sudah Pensiun

"Tadi ada yang bertanya Kemenkeu tidak lagi di bawah Kemenko Perekonomian, tapi langsung di bawah presiden. Pada dasarnya kami ini tentu dengan presiden itu langsung, namun kami juga bekerja mendukung seluruh menko dan menteri-menteri. Jadi Kementerian Keuangan itu sebetulnya pembantu seluruhnya," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, yang dipantau secara virtual, Jumat (8/11/2024).

Bendahara Negara itu mencontohkan, saat ini Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sedang berkoordinasi dengan kementerian lembaga lainnya, guna mengetahui program prioritas mereka. 

Suahasil juga menjelaskan postur APBN 2025, lantaran banyak di antara menteri yang baru tidak ikut dalam pembahasannya karena baru masuk pemerintahan. 

Baca Juga: Erick Thohir Perintahkan 8 BUMN Bantu Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

"Sambil kita juga menjelaskan UU APBN terutama 2025 yang sebagian besar dari menko tersebut waktu itu belum mengetahui bagaimana struktur APBN 2025, sehingga membantu beliau-beliau semuanya untuk langsung catching up, langsung mendapat informasi mengenai bagaimana alokasi APBN 2025 dan komitmen 2025 yang ada di dalam kewenangan masing-masing menko," jelasnya. 

Untuk tahap awal, Kemenkeu mengadakan pertemuan dengan kementerian yang terkait program prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

Seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan yang lainnya.