Jokowi Minta Kementerian ESDM Dorong Lifting Migas: Seliter Pun Tidak Boleh Turun

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meningkatkan lifting minyak dan gas dalam negeri. Jokowi menegaskan agar lifting minyak tidak boleh dibiarkan terus turun, karena hal tersebut akan meningkatkan impor dan menguras devisa negara.

“Jangan sampai lifting minyak kita, kita biarkan turun seberapa pun, seliter tidak boleh, harus naik, setiap tahun harus naik,” kata Jokowi saat menghadiri malam puncak Hari Ulang Tahun ke-79 Pertambangan dan Energi yang digelar di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (10/10/2024). 

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menekankan pentingnya hilirisasi dalam sektor ESDM sebagai strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. 

Menurut Presiden, sektor ESDM memiliki peran strategis dan potensi besar untuk memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional.

Baca Juga: Jokowi Segera Teken Kenaikan Tukin PNS Kementerian ESDM

“Kita tahu dari 2014 sampai hari ini PNBP yang diterima oleh negara dari ESDM, berarti 10 tahun, besar sekali, kurang lebih Rp1.800 triliun. Kalau melihat dua tahun yang lalu 2022 itu Rp348 triliun, kemudian di tahun 2023 itu Rp229 triliun per tahunnya juga sangat besar sekali,” ujar Jokowi. 

Ia mengatakan, nilai tambah dari komoditas ESDM, seperti tembaga, nikel, dan batu bara, harus tercipta di dalam negeri melalui hilirisasi. 

“Kita sudah 400 tahun lebih mengirim barang-barang mentah kita, bahan-bahan mentah kita, raw material kita ke luar negeri. Yang kaya mereka, yang menjadi negara maju mereka, kita tidak bisa melompat,” ucapnya. 

Mantan Wali Kota Solo itu juga menjelaskan tentang dampak hilirisasi nikel, yang melompat secara signifikan dari nilai ekspor bahan mentah sebesar 2,9 miliar dolar As pada 2020 menjadi 34,4 miliar dolar AS pada 2023. 

Baca Juga: Tanggapi Rumor Jatah 7 Menteri Prabowo dari Golkar, Bahlil: Saya Tidak Tahu!

Menurut Presiden, lompatan tersebut tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan tetapi juga negara termasuk masyarakat.

“Kalau semua masuk ke industri, masuk ke industri-industri turunan akan melompat penerimaan negara, dan itu semuanya bisa kita pakai untuk membangun jalan desa, membangun jalan tol, membangun pelabuhan baru, membangun airport baru, untuk subsidi, untuk bansos rakyat kita,” tuturnya. 

Ia juga meminta pentingnya penyederhanaan regulasi untuk memudahkan investasi dan eksplorasi di sektor ESDM. 

"Yang berkaitan dengan regulasi. Ini juga hati-hati. Semua yang berkaitan dengan hal memakan waktu lama, berputar-putar dari meja 1, 2, 3, 4, 5, harus mulai disederhanakan agar investasi datang ke negara kita," kata Jokowi. 

Baca Juga: Cara Daftar QR Code MyPertamina untuk Beli BBM Pertalite, Lebih dari 5,5 Juta Kendaraan Sudah Login

Dengan masuknya investasi di sektor ESDM, maka kesempatan kerja akan terbuka dan eksplorasi meningkat, serta meningkatkan lifting minyak dan gas.

Sebaliknya, tanpa penyederhanaan izin dan regulasi, Indonesia akan sulit bersaing dan berkompetisi dengan negara-negara lain.

"Karena sekali lagi saya sampaikan, ke depan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara besar mengalahkan negara kecil. Bukan negara kaya mengalahkan negara berkembang. Tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat," tuturnya.