Penasehat Prabowo Ungkap Pajak dan Bea Cukai akan Dipisahkan dari Kemenkeu, Bentuk Lembaga Baru BPN

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintahan Prabowo-Gibran akan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk mendongkrak pendapatan negara, guna membiayai program-program strategis. 

Hal itu diungkapkan penasehat ekonomi Prabowo, Burhanuddin Abdullah.

Ia menjelaskan, dalam BPN nanti akan tergabung fungsi pemungutan pajak, bea cukai, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ketiganya saat ini masih masuk dalam Kementerian Keuangan. 

"Mudah-mudahan, Insya Allah ada menteri penerimaan negara yang urusan pajak dan bea cukai. Jadi pisahan dari Kementerian Keuangan," ujar Burhanuddin dalam acara UOB Economic Outlook 2025, di Jakarta, seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (25/9/2024).

Ia menjelaskan, Prabowo-Gibran punya program unggulan yang butuh banyak biaya. Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga lumbung pangan dunia.

Baca Juga: Wamenkeu Ungkap Pertemuan Sri Mulyani dengan Prabowo Bahas APBN dan RAPBN 2025

 "Saya selalu katakan ke presiden terpilih (Prabowo), programnya bagus, tapi apakah doble apa enggak, uangnya ada apa enggak," ujarnya. 

"Jadi political will melulu enggak bisa, harus ada capacity to implement," tambahnya. 

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menerangkan, dari anggaran belanja negara sekitar Rp 3.500 triliun saat ini, sebanyak Rp 1.000 triliun dialokasikan untuk belanja utang, kemudian Rp 1.400 triliun dialokasikan untuk belanja daerah.

"Kita tinggal punya Rp 1.100 triliun (untuk belanja pemerintah pusat), itu enggak besar, presiden enggak bisa berbuat banyak dengan angka itu," ucapnya. 

Baca Juga: Jokowi sebut Prabowo akan Hilirisasi Sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan: Saya Sudah Diskusi

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menuturkan, APBN ke depan difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, sementara investasi difokuskan untuk mendorong pembangunan.

“Investasi akan sangat penting dalam mendorong fase pembangunan berikutnya, dengan anggaran negara difokuskan untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan jangka panjang,” ujar Thomas Djiwandono di Jakarta, Selasa (24/9) seperti dikutip dari Antara.

Ia menyatakan, berbagai proyek pembangunan yang layak dan bernilai ekonomis akan diupayakan untuk direalisasikan melalui kemitraan antara publik dan swasta, atau skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Baca Juga: Curhat Jokowi Terkait Hambatan Bangun IKN: Bangun Rumah Saja Rumit, Apalagi Ibu Kota Negara

Thomas menyebut, upaya tersebut penting bagi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7-8 persen, sesuai visi presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, agar Indonesia terbebas dari perangkap pendapatan menengah (middle-income trap).

“Mencapai pertumbuhan 8 persen yang ambisius bukanlah sekedar aspirasi, melainkan keharusan. Dan untuk melakukannya, kita harus memanfaatkan mesin pertumbuhan baru seperti ekonomi digital dan ekonomi hijau,” tuturnya.