Jokowi Minta Back Up Data Berlapis agar Masyarakat Merasa Aman saat Transaksi Digital

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya untuk membuat back up data berlapis, agar masyarakat merasa aman dalam bertransaksi digital. Ia meminta agar peristiwa peretasan Pusat Data Nasional (PDN) beberapa waktu lalu tidak terulang. 

Seperti diketahui, akibat peretasan itu layanan publik di berbagai sektor sempat terganggu berhari-hari. Apalagi ternyata kementerian dan lembaga terkait tidak punya back up data. 

Jokowi mengingatkan, potensi ekonomi digital yang dimiliki Indonesia tidak akan maksimal jika keamanan data tidak terjamin. 

Baca Juga: Dokter Asing Bisa Praktik di Indonesia, Jokowi Terbitkan PP

"Keamanan data itu sangat penting. Jangan sampai karena kita enggak siap, kita tidak memiliki back up data yang berlapis. Saya minta berlapis back up datanya, sehingga pengguna, rakyat itu semua merasa aman dalam bertransaksi," kata Jokowi kepada media, usai membuka acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia di Jakarta Convention Center, Kamis (1/8/2024). 

"Pengamanan kemarin itu harus betul-betul dijadiman pengalaman yang baik dan bermanfaat untuk kedepannya," tambahnya seperti dilaporkan Tim Liputan KompasTV. 

Dalam pidatonya, Jokowi memaparkan besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia pada 2030. Dimana ekonomi digital akan tumbuh 4 kali lipat, mencapai 210 hingga 360 miliar dolar Amerika atau mencapai Rp5.800 triliun.

Baca Juga: Gibran Bertemu Bahlil, Bicarakan Pengembangan UMKM hingga Lifting Minyak

Kemudian pembayaran digital tumbuh 2,5 kali lipat di 2030, mencapai 760 miliar dolar Amerika atau sekitar Rp12.300 triliun.

"Dan juga kita didukung puncak bonus demografi di tahun 2030, yaitu 68% berusia produktif, termasuk di dalamnya generasi Z, Y, Alfa," ungkapnya. 

"Saat ini jumlah ponsel aktif ada 354 juta ponsel, melebihi jumlah penduduk kita. 1 orang bisa memiliki ponsel lebih dari 1. Dengan jumlah penggunaan internet sudah mencapai 185 juta, potensinya besar sekali," sambungnya. 

Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan, transformasi digital harus dilakukan secara inklusif berkeadilan. Artinya seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat ekonomi bawah dan UMKM harus mendapatkan akses dan kesempatan ysng sama, serta perlindungan yang sama.

Baca Juga: Pemulihan Server Dimulai, Pakar Siber CISSREC Jelaskan Sistem PDN Rusak Parah oleh 'Ransomware'

Jokowi mengaku sudah meminta Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk memperkuat perlindungan digital kepada masyarakat. 

"Literasi ekonomi digital masih rendah, siapkan sistem perlindungan konsumen, pastikan keamanan data konsumen, jangan sampai rakyat kecil malah jadi pihak yang dirugikan," tandasnya.