Kompas TV ekonomi ekonomi dan bisnis

Muhammadiyah Utarakan Keyakinan Mampu Kelola Tambang Pemerintah, Ini Alasannya

Kompas.tv - 29 Juli 2024, 06:30 WIB
muhammadiyah-utarakan-keyakinan-mampu-kelola-tambang-pemerintah-ini-alasannya
Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung (kanan) di Kompas Malam, Kompas TV, Minggu (28/7/2024). (Sumber: Tangkapan layar)
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana | Editor : Vyara Lestari

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengutarakan keyakinan akan mampu mengelola tambang yang diberikan oleh pemerintah.

Hal ini diutarakan oleh Azrul Tanjung, Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, dalam program Kompas Malam di Kompas TV, Minggu (28/7/2024). 

Azrul menjelaskan bahwa Muhammadiyah memiliki banyak bidang usaha, termasuk ratusan perguruan tinggi dan rumah sakit atau klinik.

“Kita punya hampir seratus perguruan tinggi. Mengelola 100 perguruan tinggi lebih sulit daripada satu titik tambang,” ujarnya.

“Kita punya 300 klinik dan rumah sakit. Mengelola 300 rumah sakit saya kira lebih sulit daripada mengurus satu titik tambang,” tuturnya.

Baca Juga: Majelis Tarjih Muhammadiyah Terbitkan Fatwa Pengelolaan Tambang: Minimalkan Kerusakan Alam

Lebih lanjut, Azrul menyebut Muhammadiyah telah mempelajari enam titik lahan tambang yang diberikan oleh pemerintah untuk mereka kelola.

“Secara ekonomis, setelah kita pelajari, enam lahan yang akan diberikan pemerintah itu menurut hemat kami masih ada empat lahan yang masih cukup efektif kalau ini kita tambang, meskipun satu sudah diambil oleh sebuah ormas,” bebernya menjawab pertanyaan mengenai manfaat yang akhirnya membuat PP Muhammadiyah menerima pengelolaan tambang.

“Nah, tiga inilah yang kita lakukan kajian-kajian. Ternyata, pertama ada batu bara. Kedua, tentu kita akan menambang dengan cara-cara yang sesuai dengan konstitusi,” tambahnya.

Baca Juga: Ketum PP Muhammadiyah Sebut Tawaran Pengelolaan Tambang Dikaji Lebih dari 2 Bulan

Ia kemudian menjelaskan hal yang ia maksud dengan pengelolaan sesuai dengan konstitusi atau peraturan perundang-undangan.

“Yang pertama, memang Muhammadiyah atau ormas akan mendapatkan lahan ini tidak melalui atau dimulai dengan titik nol tetapi sudah dengan titik tengah, di mana kita langsung mendapat IUP (izin usaha pertambangan).”

“Dapat IUP itu memang konsesi dari lahan yang sudah disisihkan dari pemilik lahan sebelumnya. Artinya ada separuh energi yang tidak perlu kita keluarkan lagi,” tuturnya.

Kedua, lanjut dia, PP Muhammadiyah melihat bahwa manfaatnya cukup besar secara ekonomis.

“Ketiga, kita bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Muhammadiyah.”


“Apa misalnya? Potensi pertama itu adalah kita memiliki majelis yang sudah cukup eksis di masyarakat. Nah, majelis inilah nanti yang akan mengantisipasi berbagai persoalan di masyarakat,” jelasnya.

Misalnya, kata dia, saat akan merelokasi masyarakat dari lahan tambang ke lokasi baru, majelis pemberdayaan masyarakat Muhammadiyah siap untuk melaksanakannya.

“Kemudian dari sisi ekonomi masih cukup bagus. Kita menginventaris, ternyata cukup banyak kader kita yang berbisnis di bidang pertambangan.”


 




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x