Kompas TV ekonomi ekonomi dan bisnis

Pusat Data Nasional Belanjakan Anggaran Rp700 M Sepanjang 2024, tapi Kini Terkena Serangan Siber

Kompas.tv - 27 Juni 2024, 23:19 WIB
pusat-data-nasional-belanjakan-anggaran-rp700-m-sepanjang-2024-tapi-kini-terkena-serangan-siber
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, Pusat Data Nasional sudah membelanjakan dana sebesar Rp700 miliar sepanjang tahun 2024. PDN mendapatkan jatah dana dari APBN lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (Sumber: Instagram @smindrawati)
Penulis : Dina Karina | Editor : Deni Muliya

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, Pusat Data Nasional (PDN) sudah membelanjakan dana sebesar Rp700 miliar sepanjang tahun 2024.

PDN mendapatkan jatah dana dari APBN lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers realisasi APBN per akhir Mei 2024, di Jakarta, Kamis (27/6/2024). 

“Untuk Kominfo ada Rp4,9 triliun sudah dibelanjakan. Untuk Pusat Data Nasional Rp700 miliar,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, anggaran untuk PDN juga termasuk dalam anggaran tematik APBN pada klaster infrastruktur, yang terealisasi senilai Rp112,9 triliun hingga 31 Mei 2024.

Baca Juga: TB Hasanuddin Pertanyakan Kinerja BSSN: Tiap RDP Hanya Laporan, Solusinya Apa?

Selain untuk PDN, belanja infrastruktur melalui Kominfo juga digunakan untuk operasional dan pemeliharaan BTS 4G senilai Rp1,6 triliun, kapasitas satelit Rp700 miliar, dan Palapa Ring Rp1,1 triliun.

“Jadi, belanja untuk Kominfo cukup besar, mendekati Rp5 triliun,” tambah Sri Mulyani. 

Seperti diberitakan Kompas.tv sebelumnya, Pusat Data Nasional (PDN) terkena serangan siber yang mengunci data di 282 kementerian/lembaga.

Peretas yang mengirim ransomware meminta 8 juta dolar AS atau Rp131 miliar untuk membuka data.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (KIP) Kemkominfo, Usman Kansong mengaku, pihaknya memprioritaskan pemulihan data layanan kementerian/lembaga yang memiliki backup. 

Baca Juga: Dipanggil DPR soal Serangan Siber, Menkominfo: Layanan Prioritas Pulih Akhir Juli

Usman juga menegaskan, pemerintah tidak akan membayar tebusan yang diminta peretas untuk memulihkan data yang dienkripsi.

"Kami mengutamakan pemulihan (data) kementerian/lembaga yang memiliki backup data, jumlah 44," ungkap Usman kepada wartawan, Rabu (26/6/2024).



Sumber : Antara, Kompas.tv



BERITA LAINNYA



Close Ads x