Airlangga Sebut Prabowo Sudah Sepakat Defisit di Bawah 3 Persen dan Rasio Utang di Bawah 40 Persen

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Presiden Terpilih Prabowo sudah menyetujui asumsi makro yang disusun oleh pemerintah saat ini, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Airlangga mengungkap, pihaknya bersama Sri Mulyani telah bertemu dengan Prabowo bersama Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. 

"Telah ada pertemuan antara pemerintah, dengan presiden terpilih. Dalam pertemuan tersebut, saya, bu Menkeu, Mas Thomas Djiwandono, presiden terpilih dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco sudah melakukan rapat. Dalam rapat itu dijelaskan kondisi ekonomi dan RAPBN 2025," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/6/2024). 

Baca Juga: Menko Perekonomian Airlangga Tegaskan soal Defisit APBN karena Makan Siang Gratis Masih Dibahas DPR

"Dalam rapat tersebut, pemerintah dan presiden terpilih pada prinsipnya setuju dengan RAPBN dan asumsi makro yang sedang dalam pembahasan dengan DPR dan masih ada tahapan dengan DPR yang akan berjalan," ujarnya seperti dikutip dari Breaking News Kompas TV. 

Airlangga mengungkap, dalam RAPBN 2025 yang masih dibahas dengan DPR, pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada dalam rentang 5,1-5,5 persen. 

Selanjutnya defisit 2,29-2,82 persen dan rasio utang di bawah 40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Baca Juga: Sri Mulyani Ingatkan Program Makan Gratis Harus Dikaji Seksama, Ada Potensi Defisit APBN 2025

Sebelumnya, Airlangga mengungkapkan bahwa penurunan target defisit anggaran 2025 yang ditekan pada kisaran 1,5 persen hingga 1,8 persen dari PDB untuk membiayai program makan siang gratis pemerintahan Prabowo-Gibran masih dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Pernyataan Airlangga itu merespon kekhawatiran sejumlah pihak, yang menyebut angka defisit akan bengkak untuk membiayai program-program Prabowo-Gibran.

Jika target defisit jadi diturunkan, maka jumlahnya bisa jadi lebih dari 3 persen. Sedangkan dalam UU Keuangan Negara, disebutkan jika defisit anggaran maskimal 3 persen dari PDB. 

Baca Juga: Masuk Tahap Pengaspalan, Bandara IKN Bisa Didarati Pesawat Narrow Body pada 1 Agustus

"Masalah defisit masih dalam pembahasan di Banggar. Jadi, kita tunggu sampai pembahasan diselesaikan," ujar Airlangga para Senin (17/6). 

Selain itu, Airlangga juga merespons pagu atau batas anggaran tertinggi beberapa Kementerian yang dipangkas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, anggaran Kementerian masih belum ditetapkan dan bisa berubah karena pembahasan masih terus berlanjut.

"Masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) itu ada menterinya dan masing-masing menteri itu punya programnya. Itu dibahas antara Kementerian dengan mitranya di DPR dan itu masuk ke Banggar," kata dia.