Siapa yang Bertanggung Jawab terhadap Pelintasan Kereta Api? PT KAI Beri Penjelasan Lengkap

JAKARTA, KOMPAS.TV- Insiden kecelakaan yang sering terjadi di pelintasan sebidang, baik yang dijaga maupun yang tidak, telah menjadi pusat perhatian publik dan menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan pengguna jalan dan kereta api. Apalagi di musim mudik lebaran.  

Salah satu dari sekian banyak kejadian adalah kecelakaan yang terjadi di pelintasan resmi terjaga pada Selasa, 19 Maret 2024, melibatkan KA Putri Deli dengan truk di pelintasan Pasar Bengkel Serdang Bedagai, Sumatra Utara.

Insiden itu mengakibatkan luka pada masinis serta asisten masinis dan kerusakan pada lokomotif. 

Selain itu, pada Sabtu, 23 Maret 2024, melibatkan KA Airlangga dengan dua mobil minibus di pelintasan tidak resmi di Jalan Pahlawan, Kota Bekasi.

VP Public Relations PT KAI Joni Martinus mengatakan, kejadian kecelakaan yang melibatkan kereta api dengan kendaraan lain di pelintasan sebidang sangat merugikan.

Baca Juga: Indofarma Buka Suara soal Kabar Belum Bayar THR dan Gaji Karyawan

"Karena dapat membuat sarana kereta api menjadi rusak bahkan tidak sedikit yang mengalami luka-luka bahkan memakan korban jiwa," kata Joni dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/4/2024). 

Ia mengungkap, pada periode tahun 2023 hingga Maret 2024, telah terjadi 414 kasus kecelakaan di pelintasan sebidang dengan rincian 124 meninggal dunia, 87 luka berat, dan 110 luka ringan.

Ia menegaskan, kereta api memiliki jalur tersendiri dan tidak dapat berhenti secara tiba-tiba sehingga pengguna jalan harus mendahulukan perjalanan kereta api. 

“Seluruh pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api saat melalui pelintasan sebidang. Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 124 dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114,” tutur Joni. 

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 124 disebutkan, perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api. 

Baca Juga: 2 Tahup Setop Operasi, KA Mutiara Timur Kini Hadir Lagi dengan Kereta New Generation

Kemudian pada UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 114 menyatakan, pada pelintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai di tutup dan atau ada isyarat lain.

Serta mendahulukan kereta api, dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas rel.