Menko PMK soal Target Kemiskinan 7,5 Persen: Kemungkinan Besar Tidak akan Tercapai

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, target pemerintah menekan angka kemiskinan ekstrem jadi 0 persen dan angka kemiskinan jadi 6,5 persen-7,5 persen kemungkinan besar tidak tercapai. 

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri Rapat Tingkat Menteri terkait penanggulangan kemiskinan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis (22/2/2024). 

"Saya tidak terlalu optimistis untuk bisa tercapai itu. Karena berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, penurunan kemiskinan itu hanya sekitar 0,3 sampai 0,5 persen," kata Muhadjir.

Ia menyebut, masih ada angka 1 ,85 persen yang harus dikejar untuk mencapai target angka kemiskinan. Padahal pemerintahan saat ini akan mengalami peralihan ke pemerintahan baru di Oktober 2024. 

Baca Juga: Mudik Gratis BUMN dengan Bus dan Kereta Ada Lagi, Kuotanya Ditambah Jadi 80.000 Orang

”Ya itu, kemungkinan besar tidak akan tercapai kalau targetnya 7,5 (persen). Sekarang posisinya masih 9,3 (persen). Beda dengan kemiskinan ekstrem, kemiskinan ekstrem itu sekarang posisinya sudah 1,12 (persen). Ada penurunan sampai 0,90 persen pada tahun 2022-2023,” ujarnya. 

Ia menyampaikan, target nol persen kemiskinan ekstrem sulit dicapai karena populasi orang miskin ekstrem tercatat masih sekitar 6 juta orang, sedangkan populasi orang miskin sebanyak 26 juta orang. 

”Jadi, nilai angka absolut kemiskinannya masih sangat besar,” ucapnya.

Ia menyampaikan, perlunya penataan terkait koordinasi program-program penanganan kemiskinan ekstrem.

Misalnya, jika ada program Kementerian Sosial (Kemensos) yang mengharuskan adanya konversi bantuan tunai menjadi alat produksi, maka dibutuhkan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM), agar Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa dikonversi menjadi alat produksi.

Baca Juga: Simak, Berikut Daftar Bansos yang Cair pada Bulan Maret 2024, Salah Satunya Lansia Dapat Rp2,4 Juta

Diperlukan juga perubahan-perubahan aturan yang memungkinkan anggaran-anggaran yang ada di kementerian/lembaga bisa diakses untuk masyarakat miskin ekstrem.

Namun, Muhadjir mengungkap angka kemiskinan ekstrem mengalami penurunan di seluruh provinsi di Indonesia pada 2023.

Berdasarkan perhitungan Satgas Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), hasil estimasi tingkat kemiskinan ekstrem di kabupaten/kota tahun 2023, ada 432 kabupaten/kota mengalami penurunan, 75 kabupaten mengalami kenaikan, dan tujuh kabupaten stagnan.

"Perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan penurunan angka kemiskinan ekstrem saat ini mencapai 1,12 persen per Maret 2023 atau turun 0,9 persen dibanding Maret 2022. Penurunan tersebut lebih cepat, kata dia, dibanding penurunan periode Maret 2022 hingga Maret 2021 yang hanya 0,1 persen," lanjutnya. 

Baca Juga: Prabowo Akan Bentuk Kemenko Urus Makan Siang dan Susu Gratis, Bagaimana Urgensinya?

Menko PMK menuturkan, wilayah Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur, merupakan provinsi dengan jumlah penurunan angka kemiskinan ekstrem terbesar. Ia optimistis target penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen pada akhir 2024 akan terwujud.

“Jika tren penurunan berlanjut, kami optimistis tahun 2024 setidak-tidaknya dapat mendekati nol persen. Target kami paling tidak tahun 2024 harus di bawah 0,5 persen,” tandas Muhadjir Effendy.