Jokowi Optimistis dengan Ekonomi 2024, tapi Ingatkan untuk Belajar dari Krisis 1998

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan dirinya optimistis dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024. Hal itu melihat dari data-data perekonomian seperti inflasi, neraca perdagangan, dan cadangan devisa. 

Namun Jokowi mengingatkan pada perbankan nasional, agar tetap waspada dengan cepatnya pergerakan ekonomi global dan masifnya disrupsi teknologi.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Pertemuan Industri Jasa Keuangan Tahun 2024, yang digelar Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Selasa (20/2/2024).

“Ekonomi indonesia juga tumbuh masih sangat baik yaitu 5,05 persen, inflasi juga terkendali terjaga di 2,57 persen, cadangan devisa kita masih di USD145 billion, neraca dagang kita juga surplus USD36 billion atau kira-kira Rp570 triliun, current account deficit kita juga surplus di 0,16 persen. Saya kira angka-angka seperti ini yang harusnya kita optimis terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2024,” kata Jokowi seperti dikutip dari tayangan YouTube OJK. 

Baca Juga: Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadan 1445 H pada 10 Maret 2024

“Kita harus banyak belajar pada kasus-kasus masa lalu, baik di 1998, di Asian Financial Crisis, kemudian di 2008 juga global financial crisis. Kita lihat jatuhnya Silicon Valley Bank ini juga mengharuskan kita semuanya untuk berhati-hati dalam menjaga industri keuangan kita, menjaga ekonomi kita,” ujar Jokowi. 

Jokowi yang masa jabatannya akan berakhir pada Oktober 2024 itu berpesan pada OJK, untuk menjaga ekonomi agar inklusif dan berkelanjutan serta memperkuat tingkat inklusi dan literasi keuangan.

“Tadi sudah disampaikan Pak Ketua OJK, OJK harus terus memperkuat inklusi dan literasi keuangan. Catatan saya disini, tingkat inklusi keuangan kita di angka 75 persen dan tingkat literasi keuangan kita masih di angka 65 persen di 2023,” ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta ini. 

Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan, salah satunya perbankan. Sedangkan literasi keuangan adalah pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan risiko atas layanan dan produk keuangan yang mereka gunakan. 

Baca Juga: ASN yang Pindah ke IKN Juli 2024 Diusulkan Dapat Tunjangan Pionir

Tingkat inklusi keuangan yang lebih tinggi dari literasi keuangan, mengindikasikan masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat dan risiko dari layanan serta produk keuangan yang mereka gunakan. 

Inilah penyebab banyaknya kasus investasi bodong atau produk asuransi yang gagal bayar misalnya. 

Jokowi juga menekankan pentingnya peran perbankan dalam memajukan UMKM. Pasalnya UMKM sangat membutuhkan modal usaha, namun total kredit yang disalurkan bank untuk UMKM terbilang masih kecil. 

Baca Juga: Berburu Tiket Pesawat Murah di Garuda Indonesia Online Travel Fair (GOTF), Ada Diskon hingga 80%

“Kredit perbankan untuk UMKM saat ini masih di angka 19 persen ini perlu sebuah terobosan, perlu sebuah strategi agar ada peningkatan kredit perbankan terhadap UMKM sehingga kita bisa melihat UMKM kita tumbuh dengan baik,” ucap Jokowi. 

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Ketua DK OJK Mahendra Siregar, dan Gubernur BI Perry Warjiyo.