Airlangga Sebut Anggaran K/L Rp50,14 T yang Diblokir untuk Tambahan Bansos dan Subsidi Pupuk

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, anggaran kementerian dan lembaga yang diblokir sebesar Rp50,14 triliun memang akan digunakan untuk bantuan sosial (bansos) dan subsidi pupuk. 

Ia menyampaikan, pemblokiran itu disebut dengan Automatic Adjustment.

“Itu (anggaran bansos dan subsidi pupuk) nanti kan tekniknya ada berbagai macam cara. Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) akan menyesuaikan, salah satunya Automatic Adjustment,” kata Airlangga di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (5/1/2024). 

Automatic Adjustment merupakan kebijakan pencadangan belanja kementerian/lembaga (K/L) yang diblokir sementara oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dialokasikan ke pos anggaran lainnya.

Pengaturan tersebut diterapkan pemerintah untuk menyesuaikan kondisi perekonomian yang tengah terjadi.

Tahun ini, Kemenkeu kembali melakukan Automatic Adjustment anggaran K/L dengan jumlah anggaran yang diblokir mencapai Rp50,148 triliun.

Baca Juga: Ketika Ahok Sebut Bansos Hanya Ada di Zaman Kerajaan

Yang terbaru, pemerintah menambah anggaran Rp14 triliun untuk penyediaan subsidi pupuk yang bertujuan agar target pengadaan 7,7-7,8 juta ton pupuk bersubsidi tahun ini dapat tercapai.

Airlangga menyatakan, penambahan subsidi pupuk saat ini penting untuk dilakukan mengingat telah memasuki musim tanam. 

Penambahan alokasi anggaran itu dilakukan guna mengatasi kekurangan pupuk bersubsidi yang tahun ini ditargetkan akan diberikan kepada 14,3 juta petani.

“Dan ini subsidi pupuk tidak boleh lambat, sehingga Presiden sudah sepakat menyetujui untuk ditambahkan subsidi Rp14 triliun,” ujarnya. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp14 triliun dari pagu semula yang sebesar Rp26 triliun untuk pengadaan 2,5 juta ton tambahan pupuk bersubsidi tersebut.

Baca Juga: Info Pencairan Bansos BPNT 2024 Tahap 1, Bantuan Sampai Rp2,4 Juta Pertahun, Simak Cara Ceknya

Selain itu, pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan. Besarannya adalah Rp200.000 per bulan tapi akan diberikan sekaligus untuk tiga bulan di Februari. 

Sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapat Rp600.000. Kemenkeu telah menyiapkan dana Rp11,25 triliun untuk program itu. 

Pemberian berbagai bansos jelang Pemilu ini dikritik banyak pihak, karena dinilai sarat dengan kepentingan politis. 

Menurut Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD, pemotongan anggaran KL untuk dialihkan ke bansos sebenarnya sudah terjadi sejak pandemi. 

"Potongan itu dulu ada namanya realokasi anggaran," kata Mahfud dalam konferensi pers usai debat terakhir Pilpres 2024, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (4/2/2024)..

Baca Juga: Simak! Berikut Ini Link Cara Cek BLT Mitigasi Risiko Pangan, Dapat Rp600 Ribu

Mahfud yang baru-baru ini mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menyebut, potongan anggaran tersebut diperuntukan penanganan pandemi Covid-19 hingga bansos.

"Dari sekian anggaran lalu dipotong, pada waktu itu untuk Covid dan Bansos BLT (bantuan langsung tunai) dan sebagainya," ujarnya.

Sementara itu, Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tak mengetahui mengenai pemotongan anggaran di kementerian tersebut.

"Saya tidak mengetahui secara detail, kalaulah terjadi saya kira proses politik di parlemen bisa melakukan kontrol itu. Kalau hari ini ada indikasi-indikasi tidak benar, saya kira parleman yang harus melakukan tindakan overside atau pengawasan terkait dengan itu," sambung Ganjar.

"Klaim-klaim yang muncul itu mesti kita kontrol agar kemudian tidak menjadi klaim sepihak, bahwa ini memang keputusan dari institusi negara dan ini digunakan untuk rakyat," tegasnya.

Baca Juga: Dihampiri Wartawan Usai Rapat Bareng Jokowi, Sri Mulyani: Aku Tahu Pertanyaannya, Nggak Usah Lah

Sedangkan capres nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan, bantuan sosial diberikan untuk kepentingan penerima bansos. Bukan kepentingan pemberi.

Ia menyinggung penyaluran bansos yang disalurkan untuk tiga bulan sekaligus.

“Bansos itu bantuan untuk penerima, bukan bantuan untuk pemberi. Karenanya, ia diberi sesuai dengan kebutuhan penerima,” kata Anies mengutip pemberitaan Kompas.tv. 

“Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberikan bulan ini, kalau dibutuhkan tiga bulan lagi, ya tiga bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Dijadikan sesuai kebutuhan,” sambungnya.

Menurut Anies, itu merupakan konsep dari bansos tanpa pamrih. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyinggung soal data penerima bansos yang harus tepat sasaran.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan informasi pendataan yang akurat.

Mekanisme pemberian bansos juga harus melalui birokrasi agar memastikan penyaluran bansos yang tepat sasaran.

Baca Juga: Sandiaga Uno Harap Pemda Beri Insentif Fiskal untuk Pengusaha Hiburan Maksimal Pertengahan Februari

“Mekanisme pemberiannya melalui birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan. Bansos itu, harus bisa dipastikan, miskin, prasejahtera, itu termasuk di dalamnya,” tegasnya.

Jika ia terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024, maka ia akan mengadakan program bansos plus.

Anies akan meningkatkan jumlah nominal bansos dan melakukan pendataan agar masyarakat miskin yang belum mendapatkan bansos bisa memperoleh haknya.

Bansos plus ini, lanjut Anies, juga akan memberikan masyarakat pelatihan dan pendampingan agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

“Bansos ini atas nama negara, ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos, kardusnya diberikan label ‘Dibiayai APBD DKI Jakarta’, bukan uang gubernur,” tandasnya.