Luhut Klaim Jumlah TKA di Smelter Nikel Sudah Berkurang, Tinggal 10-15 Persen

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang digunakan dalam industri smelter nikel hanya 10-15 persen dari total pegawai yang dipekerjakan. 

Ia mengatakan, perekrutan TKA tidak bisa dihindari. Lantaran, saat awal pemerintah menjalankan hilirisasi nikel, pekerja Indonesia belum memiliki keahlian yang diperlukan. Tetapi, seiring berjalannya waktu, penggunaan TKA semakin berkurang. 

"Tenaga kerja asing 10 persen sampai 15 persen saja dan tidak bisa tidak kita lakukan, karena awal saat smelter dibangun, Indonesia belum punya cukup tenaga kerja," kata Luhut dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Rabu (24/1/2024). 

"Nah, sekarang makin berkurang karena sudah banyak yang latih dan training. Itu satu proses yang harus kita lalui juga," ujarnya.

Baca Juga: Luhut Ingin Ajak Cak Imin ke Morowali untuk Lihat Langsung Hilirisasi Nikel: Daripada Anda Bohong

Menurutnya, hilirisasi yang mulai dijalankan pada 2014 hingga saat ini juga telah menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah. Pada 2015, angka kemiskinan di Sulawesi Tengah sebesar 14,7 persen. Lalu pada 2023, angka kemiskinannya turun jadi 12,4 persen.

Kemudian di Morowali, angka kemiskinan di 2015 sebesar 15,8 persen menurun jadi 12,3 persen di 2023. 

"Jadi terjadi juga perbaikan di sana, meski menurut saya itu tidak cukup. Saya sudah jelaskan, ada politeknik didirikan di situ. Sekali-kali berkunjung deh ke politekniknya. Menurut saya itu bagus, guru-gurunya juga berkelas. Ada dari ITB, UI yang kita ajak untuk mengajar di sana dan mereka langsung praktek di industrinya," jelas Luhut. 

"Malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi yang lebih advance lagi. Dan sekarang mereka bekerja menjadi bagian proyek pembangunan smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga," tambahnya. 

Baca Juga: Luhut Sebut Tom Lembong Tak Selesaikan Program OSS saat Jabat Kepala BKPM