Sri Mulyani Ungkap Defisit APBN 2023 Senilai Rp347,6 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 senilai Rp347,6 triliun. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, nilai tersebut jauh lebih rendah dari target yang telah ditetapkan atau realisasi pada tahun 2022.

Sri Mulyani menjelaskan, realisasi defisit APBN 2023 yang ditutup sebesar Rp347,6 triliun itu setara dengan 1,65 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka defisit APBN itu juga lebih rendah dari revisi target pemerintah sebesar Rp479,9 triliun atau setara 2,27 persen terhadap PDB.

"APBN 2023 kita desain dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen (terhadap) GDP," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Realisasi APBN 2023 dikutip dari Kompas.com, Selasa (2/1/2024).

"Kemudian tengah tahun kita revisi lebih rendah lagi Rp 479,9 triliun atau 2,27 persen GDP. Ternyata realisasi defisit ktia jauh lebih kecil yaitu Rp 347,6 triliun. Bayangkan hampir dari setengah desain original," ujarnya.

Meskipun terdapat defisit, keseimbangan primer APBN tetap terjaga dengan surplus sebesar Rp92,2 triliun, lebih rendah dari target pemerintah sebesar Rp38,5 triliun. 

Sebagai catatan, keseimbangan primer adalah selisih antara total pendapatan negara dan belanja negara, tanpa termasuk pembayaran bunga utang.

Baca Juga: Ganjar Ditanya Sri Mulyani Pedagang soal Program KTP Sakti saat Kunjungan ke Surakarta

"Ini adalah surplus kesimbangan primer pertama kali sejak 2012," ucapnya.

Defisit APBN terjadi karena pendapatan negara di bawah realisasi belanja negara. Menurut Sri Mulyani, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp2.774,3 triliun, setara dengan 105,2 persen dari target terbaru pemerintah.

Dibandingkan tahun 2022, penerimaan negara tercatat masih tumbuh dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 5,3 persen dari Rp2.635,8 triliun. 

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp3.121,9 triliun, setara dengan 100,2 persen dari target pemerintah, dengan pertumbuhan belanja sebesar 0,8 persen dari Rp3.096,3 triliun.

"Belanja negara jika dibandingkan pada saat Covid masih lebih tinggi lagi. Dan ini diikuti pendapatan negara yang bisa menjaga pace," jelas Sri Mulyani.

 

Dengan pertumbuhan pendapatan dan belanja tersebut, pemerintah melakukan pembiayaan sebesar Rp359,65 triliun, lebih rendah dari target terakhir pemerintah sebesar Rp479,9 triliun. 

Perbedaan antara pembiayaan yang lebih tinggi dan defisit menghasilkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). Hingga akhir tahun 2023, realisasi SILPA mencapai Rp11,9 triliun. 

Baca Juga: Sri Mulyani dan Nicke Widyawati Masuk Daftar The World's 100 Most Powerful Women Versi Forbes