Diminta Jokowi Genjot Penyaluran Kredit UMKM, Bos BRI: Perbanyak KUR Rp100 Juta Tanpa Agunan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Direktur Utama (Dirut) BRI Sunarso mengatakan, perbankan bisa mendorong pertumbuhan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan memperbanyak KUR tanpa agunan. Yaitu KUR dengan plafon Rp100 juta.

Sesuai aturan pemerintah. KUR sampai nilai Rp100 juta tidak melibatkan jaminan sebagai syarat pengajuan pinjaman.

“Diperbanyak saja KUR di bawah Rp100 juta, supaya semuanya tanpa jaminan. Karena kebijakannya sudah ada, KUR sampai Rp100 juta tanpa jaminan,” kata Sunarso kepada wartawan saat kegiatan UMKM Expo(rt) Brilianpreneur 2023, di Jakarta, Kamis (7/12/2023). 

Sunarso menjelaskan perbankan memang tidak bisa memberikan agunan untuk pinjaman plafon Rp100 juta, lantaran ketentuan tersebut telah menjadi kebijakan. Sehingga bank dapat terkena penalti bila melanggar ketentuan itu.

Baca Juga: Enggak Main-Main, Perputaran Uang di Tahun Pemilu Capai Angka Segini, Indef Proyeksi hingga Rp100 T

“Sekarang kebijakan untuk KUR sampai dengan Rp100 juta itu sudah tanpa jaminan. Kalau orang mengatakan masih dikenakan jaminan, kemungkinan bukan KUR,” ujarnya seperti dikutip dari Antara. 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya tengah berdiskusi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk peningkatan dari sisi penjaminan.

“Agunan bisa kita kurangi kalau penjaminannya makin kuat. Sedang kami ajukan upaya penjaminan ke depan agar lebih luas dan lebih besar size-nya, sehingga nanti banyak nasabah yang bisa masuk dari sistem KUR maupun ultra mikro,” tutur pria yang akrab disapa Tiko itu. 

Baca Juga: Jokowi Naikkan Tukin PNS di Kementerian Investasi/BKPM Pimpinan Bahlil

Sebelumnya di acara yang sama, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta perbankan untuk mempermudah pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat terus dipermudah. 

“Yang selalu saya dorong yang berkaitan dengan pembiayaan. Pembiayaan UMKM ini harus dipermudah, karena kalau kita lihat penyaluran kredit perbankan ke UMKM ini baru 21 persen dari total kredit yang ada. Dan yang paling gede memang di BRI,” kata Jokowi dikutip dari laman resmi Sekretariat Presiden. 

Jokowi mengatakan, penyaluran kredit bagi UMKM di Indonesia masih lebih kecil jika dibandingkan negara lain, seperti Tiongkok yang mencapai 65 persen, Jepang 65 persen, dan India 50 persen. Oleh karena itu, Presiden pun meminta jajaran terkait dapat memperbaiki peraturan untuk mendukung kemudahan tersebut.

Baca Juga: Per 1 Januari Vaksin Covid-19 Berbayar: Cek Jenis Vaksin, Harga, dan Lokasi Mendapatkannya

“Menteri BUMN, mungkin juga nanti dengan BI dan OJK, ini regulasinya yang harus diperbaiki. Karena tidak semua UMKM kita itu memiliki aset agunan, memiliki kolateral, sehingga prospek itu juga harus dilihat," ujar Jokowi. 

"Jangan hanya melihat agunannya mana, agunannya mana, dilihat juga dong prospeknya. Enggak punya agunan tapi prospeknya bagus mestinya juga bisa diberikan kredit,” tambahnya.