Jokowi Naikkan Tukin PNS di Kementerian Investasi/BKPM Pimpinan Bahlil

JAKARTA, KOMPAS.TV-  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyanggupi permintaan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) Kementerian Investasi/BKPM. Hal itu sesuai dengan permintaan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, yang menyebut tukin para PNS di kementerian dan lembaga yang dipimpinnya tak kunjung naik. 

"Tadi sebetulnya di ruang tunggu Pak Menteri (Bahlil) sudah bisik-bisik saya saya urusan Tukin. Dan sudah saya sanggupi, iya saya urus. Tapi yang saya nggak seneng kok diungkap secara terbuka. Tapi biar bapak ibu tahu kita urus hal-hal kesejahteraan," kata Jokowi saat berbicara di Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Sebelumnya di acara yang sama, Bahlil meminta agar tukin Kementerian Investasi/BKPM dinaikkan, sesuai dengan kinerja yang telah mereka tunjukkan dan permintaan para pegawai. 

Baca Juga: Dana Bantuan Belum Cair, Janet Yellen Sebut AS Harus Tanggung Jawab kalau Ukraina Kalah

Bahlil membandingkan tukin di lembaganya dengan kementerian lain yang sudah naik. Padahal Bahlil dan jajarannya yang mendatangkan investasi. 

"Mereka bilang, 'tapi kami punya kesejahteraan ini masih kurang pak'. Mereka punya tukin. Kalau menteri kan enggak perlu bayar tukin, tapi kalau mereka-mereka yang ada di depan saya ini. Katanya, 'kenapa kementerian lain yang tukang menerima pajak aja tukinnya tinggi, yang mendatangkan investasi kok nggak naik-naik?," tutur Bahlil dikutip dari kanal YouTube Kementerian Investasi. 

"Kata mereka, 'pak yang menerima pajak apanya yang mau dipetik?' Kalau pohon dan buahnya enggak pernah dibawa masuk ke dalam negeri," tambahnya. 

Bahlil lalu melanjutkan, para pegawai merasa tugas mendatangkan investasi bukanlah tugas yang mudah. 

Baca Juga: Ekonom Indef: Konsumsi Rumah Tangga Tumbuh Tinggi saat Pemilu, Bisa Turunkan Kemiskinan

Seperti terlihat dari data realisasi investasi pada 2020, jumlahnya mencapai Rp817 triliun. Pada 2021 menjadi Rp901 triliun, dari jumlah yang ditargetkan Rp900 triliun. Di tahun 2021 itulah Bahlil mulai menjabat. 

Selanjutnya realisasi investasi di 2022 mencapai Rp1.207 triliun, dari target Rp1.200 triliun. 

Sebelumnya Bahlil juga sudah membicarakan soal tukin ini dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam acara Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2023. 

 

Bahlil menyebut 79 persen total pendapatan negara berasal dari wajib pajak badan, perusahaan atau investor.

Baca Juga: Enggak Main-Main, Perputaran Uang di Tahun Pemilu Capai Angka Segini, Indef Proyeksi hingga Rp100 T

"Kementerian Keuangan akan mendapatkan pajak secara maksimal kalau ada pengusaha yang datang, 79 persen total pendapatan negara itu dari pajak. Dan pajak paling besar itu pajak badan. Hulunya, yang urus mereka datang, yang merawat, yang menjaga itu adalah Kementerian Investasi dan DPMPTSP," kata Bahlil kepada Azwar Anas pada Rabu (8/11). 

DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Oleh karena itu, Bahlil menilai pihaknya punya peran besar dan perlu mendapatkan penghargaan dengan kenaikan tukin.

"Kementerian Keuangan bagian ngutip saja. Jadi kalau nggak ada yang mendatangkan, mau ngutip apa? Jadi, saya pikir Pak Menpan RB sudah sangat mafhum dengan apa yang saya maksudkan ini," sebutnya. 

Sepanjang Januari-September 2023, Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi telah mencapai Rp1.053,1 triliun atau telah mencapai 75,2 persen dari target yang ditetapkan Presiden Jokowi sebesar Rp1.400 triliun.