Jokowi Minta Kementerian Lain Contoh PUPR dalam Realisasi Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian dan lembaga lainnya mencontoh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dalam realisasi anggaran. 

Jokowi menilai, penggunaan anggaran di kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono itu sangat baik. Lantaran sejak bulan Januari sudah mulai menjalankan kegiatan.

"Kementerian PUPR itu biasanya paling mendahului di dalam pengerjaan realisasi anggaran. Januari itu pasti sudah mulai karena kontraknya sebelum, itu yang saya lihat," kata Jokowi saat bertemu dengan para penggiat infrastruktur di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/12/2023).

"Dibanding dengan kementerian yang lain selalu mendahului, itu yang bagus, Januari sudah langsung mulai. Itu yang sebetulnya sudah saya tekankan kepada kementerian yang lain untuk meniru PUPR,” ucapnya. 

Baca Juga: Bos Garuda Larang Karyawannya Terbang Pakai Tiket Gratis Selama Periode Nataru

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan pembangunan infrastruktur baik berupa konektivitas jalan hingga infrastruktur pelayanan masyarakat sejak 2015.

Jokowi memandang penting pembangunan infrastruktur bagi negara sebesar Indonesia, karena memiliki beragam fungsi dan manfaat.

Mulai dari efisiensi biaya logistik hingga sebagai pemersatu bangsa. Presiden meyakini, kehadiran infrastruktur dapat membuat biaya logistik lebih efisien sehingga akan turut meningkatkan daya saing Indonesia dalam berkompetisi dengan negara lain.

“Efisiensi biaya logistik ini sangat penting sehingga akan mempengaruhi daya saing investasi negara kita. Enggak akan mungkin investor datang kalau infrastruktur kita jelek. Mau ke sebuah pulau enggak bisa karena enggak ada airport, mau ke sebuah pulau enggak bisa karena enggak ada seaport, mau ke sebuah pulau enggak bisa karena enggak ada jalan,” ucapnya.

Baca Juga: Komisi II DPR Minta Kebijakan Honorer Kerja 5 Tahun Langsung Diangkat PPPK Segera Direalisasikan

Selanjutnya, Presiden Jokowi menyebut bahwa pembangunan infrastruktur juga dapat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, infrastruktur juga memiliki fungsi untuk konektivitas sosial dan budaya.

“Infrastruktur itu juga mempersatukan. Karena ada airport, orang Aceh bisa langsung terbang ke Papua, dari Papua terbang ke Jawa, dari Jawa bisa terbang ke Kalimantan dan Sulawesi. Fungsinya, sekali lagi, juga mempersatukan,” ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo ini menyebut, pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan secara besar-besaran sejak tahun 2014 tersebut pun membuat daya saing Indonesia meningkat. 

Dalam IMD Global Competitiveness Index bidang infrastruktur, peringkat Indonesia meningkat dari 54 pada tahun 2014 menjadi peringkat 51 pada saat ini.

Baca Juga: Antisipasi Wabah Pneumonia, Bandara I Gusti Ngurah Rai Perketat Prokes Wisatawan Asing

“Artinya meningkat meskipun juga belum melompat. Kita kerja keras dalam bidang infrastruktur, betul-betul kerja keras. Perubahannya kelihatan, tetapi sekali lagi, peningkatan Global Competitiveness Index kita masih di angka 51, ya naik dari 54 ke 51,” ucapnya.

Kenaikan tersebut, karena Indonesia membangun sejumlah infrastruktur. Antara lain 42 bendungan yang telah selesai, irigasi untuk 1,2 juta hektare lahan, jalan tol sepanjang 2.143 kilometer, jalan nasional sepanjang 5.700 kilometer, rumah sejumlah 8,2 juta melalui Program Sejuta Rumah, hingga pos lintas batas negara (PLBN) di sejumlah daerah.

“Tetapi kalau kita bandingkan dengan jalan tol yang ada di Tiongkok, kita ini total berarti hampir 3.000 kurang dikit, 3.000 kilometer. Jalan tol di RRT berapa Pak Menteri, ada yang tahu? 190.000 kilometer. Bendungan kita ini total hampir 300 bendungan, di Korea 20.000 bendungan, di RRT seingat saya 98.000 bendungan. Jadi masih jauh, masih perlu kerja keras, meskipun ya kita melakukan sebuah lompatan,” tuturnya.