Resmikan Proyek Pupuk di Papua, Jokowi: 40 Tahun Kawasan Industri Pupuk Hanya Ada di Barat

FAKFAK, KOMPAS.TV - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, pada Kamis (23/11/2023).

Presiden menyambut baik pembangunan kawasan tersebut agar kawasan timur Indonesia memiliki industri pupuk sendiri.

“Sudah 40 tahun kita memiliki lima industri pupuk, semuanya berada di kawasan barat wilayah negara kita Indonesia, yang kawasan timur belum ada sama sekali,” kata Jokowi dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden. 

Jokowi menyampaikan, kawasan industri pupuk tersebut dilakukan di Kabupaten Fakfak dikarenakan dekat dengan sumber suplai gas. Serta bisa mendukung rencana besar pembangunan lumbung pangan di Papua.

Baca Juga: Bangganya Warga Papua dengan Presiden Jokowi karena Hal Ini

“Kalau itu dimulai tidak di-back up oleh industri pupuknya, ini juga akan berat. Oleh sebab itu, ini sudah sebuah rencana besar, saling mendukung, dan kita harapkan tanah Papua semakin makmur dan sejahtera,” ujar Jokowi. 

PSN Kawasan Industri Pupuk Fakfak ini juga bisa menopang kebutuhan pupuk di wilayah timur Indonesia seperti Maluku dan Maluku Utara. Kemudian juga sebagian akan diekspor ke Australia. 

Jokowi berharap proyek senilai lebih dari Rp30 triliun itu bisa selesai pada 2038. Pabrik pupuk di Fakfak ini nantinya bisa memproduksi 1,15 juta ton pupuk urea dan 825.000 ton amonia setiap tahunnya.

Mantan Wali Kota Solo ini menekankan, pembangunan industri pupuk di wilayah Papua merupakan bagian dari strategi Indonesia dalam menegakkan kedaulatan pangan. 

Baca Juga: Momen Jokowi Takjub dengan Pertanyaan Anak SD soal Pembangunan di Papua

“Kita ini penduduk hampir 280 juta, oleh sebab itu kita harus mandiri, kita harus berdikari, kita harus bisa berdaulat betul dalam hal pangan,” ucapnya. 

Kedaulatan pangan tersebut harus dicapai agar Indonesia dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan tidak bergantung kepada negara lain. 

Kepala Negara memberikan contoh, konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia telah mengganggu pemenuhan kebutuhan pangan Indonesia.

“Saya juga kaget, lho kita ngambil apa dari sana? Ternyata gandum kita 30 persen itu berasal dari Rusia dan Ukraina, untungnya kita mendapat suplai dari negara lain. Ini yang harus kita pikirkan dalam jangka ke depan,” sebutnya. 

Baca Juga: Biaya Haji 2024 Rp93,4 Juta, DPR Usul Jemaah Bayar 60 Persen dari Jumlah Itu dan Bisa Dicicil

Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, pupuk memegang peranan yang sangat penting karena menentukan banyaknya produksi pangan yang dihasilkan.

“Dalam proses tersebut, pupuk memiliki peran yang sangat penting. Sering ini dikeluhkan kalau saya ke desa, ke sawah, yang dikeluhkan oleh para petani pupuk—kelangkaan pupuk, ini yang harus kita segera selesaikan,” tuturnya.

“Oleh sebab itu, ini menjadi bagian yang sangat penting karena pupuk itu akan meningkatkan produktivitas tanaman yang kita tanam, baik itu padi, baik itu tebu, baik itu jagung, semuanya membutuhkan pupuk,” ujarnya.