Pengamat Nilai Efektivitas Bansos Berkurang Jelang Pemilu, Pendataan Juga Longgar

JAKARTA, KOMPAS.TV- Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai efektivitas bantuan sosial (bansos) berkurang setiap kali menjelang pemilu. Padahal, penyaluran bansos yang tepat sasaran bisa mengurangi kemiskinan. 

"Setiap kali siklus pemilu, bansos itu efektivitasnya berkurang karena berkaitan dengan strategi kampanye. Masalah pendataan juga agak longgar. Itu siklus 5 tahunan," kata Bhima dalam program Kompas Bisnis, Rabu (22/11/2023). 

Dia menjelaskan, seharusnya bansos diberikan bukan sekadar merespons peristiwa tertentu. Seperti bansos beras yang diberikan saat el nino terjadi. 

"Pemberian barang bansos sebagian besar penerimanya dalam kategori miskin. Padahal kita punya kelas menengah rentan miskin yang jumlahnya 115 juta orang, sebagian besar mereka tidak ter-cover bansos. Jadi begitu harga BBM naik pada September 2022, mereka masuk kategori miskin," tutur Bhima. 

Baca Juga: Ekonom Nilai 3 Pasangan Capres-Cawapres Belum Punya Program Konkret Atasi Kemiskinan

Ia pun meminta pemerintah tidak hanya fokus pada kelompok masyarakat 40 persen terbawah. Menurutnya, proteksi terhadap kelompok masyarakat yang rentan miskin harus ditambah.

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bantuan sosial beras 10 kg, hingga Juni 2024. Tadinya, bansos tersebut hanya diberikan sampai November 2023. 

Bantuan beras 10 kg itu akan diberikan kepada 22.004.077 penerima manfaat melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 1.446.809 keluarga rawan stunting (KRS) pada 2024.

Selain itu, ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) el nino yang diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat sebesar Rp200.000 per bulan, selama November-Desember 2023 dengan total kebutuhan anggaran Rp7,52 triliun. Sehingga total BLT yang akan didapatkan KPM sebesar Rp400.000.

Baca Juga: UMP Rendah, Ekonom Sebut Para Pekerja Jadi Golongan Terancam Miskin