Bahlil Harap Presiden Terpilih Lanjutkan Hilirisasi: Kalau Tidak Bahaya, Bisa Kembali ke Zaman VOC

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berharap presiden terpilih di Pemilu 2024 akan melanjutkan progam hilirisasi. Pasalnya jika program itu dihentikan, Bahlil menilai Indonesia seperti kembali ke masa penjajahan. 

Yaitu masa dimana bangsa asing hanya mengeruk sumber daya alam mentah dan manfaatnya sangat minim untuk bangsa Indonesia. 

"Saya harapkan calon presiden ke depan atau 3 capres ini bisa melanjutkan ini (hilirisasi), karena saya juga punya keyakinan ada pihak lain yang tidak ingin barang ini dilanjutkan," kata Bahlil dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta, Jumat (20/10/2023). 

"Kalau ada pihak-pihak lain yang tidak pengin dilanjutkan, ini sama dengan kita kembali ke jaman penjajahan karena dulu jaman Belanda, kenapa kita dikendalikan VOC karena hanya mengambil bahan baku kemudian diekspor," tambahnya. 

Baca Juga: Kadin Indonesia Berharap Siapapun Presidennya, Tetap Lanjutkan Program Indonesia Emas 2045

Ia menjelaskan, sebenarnya larangan ekspor sumber daya alam mentah sudah direncanakan sejak era Presiden SBY. Tapi belum sempet dieksekusi karena masa jabatannya sudah habis. 

Program itu kemudian dilanjutkan oleh Presiden Jokowi. Bahlil pun mengutarakan kecurigaannya, ada salah satu bakal calon presiden yang tidak ingin melanjutkan hilirisasi, namun ia tak menyebut siapa orangnya. 

"Pak Jokowi yang mengeksekusi, melarang ekspor. Sekarang ada orang yang masuk di salah satu capres mungkin, membuat program agar tidak melanjutkan hilirisasi, ini bahaya, negara kita tidak boleh dikendalikan oleh orang-orang seperti ini," ujar Bahlil. 

Ia mengatakan, sebagai Menteri Investasi RI, sosok presiden yang terpilih nanti harusnya sosok yang mengetahui teknis tentang ekonomi dan punya keberanian untuk ambil keputusan. 

Baca Juga: Jadwal Tambahan Kereta Cepat Whoosh Selama Akhir Pekan 20-22 Oktober 2023