Kemenkeu Sebut Sulsel Bukan Bangkrut tapi Defisit, Bisa Ditambal dengan Cara-Cara Ini

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan defisit anggaran yang dialami oleh Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bukanlah kebangkrutan. Masih ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk memulihkan keuangan daerah. 

Sebelumnya, Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengungkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel defisit Rp1,5 triliun. Ia pun menyebut wilayahnya sedang bangkrut. 

“Defisit itu ada pembiayaannya. Sama seperti pemerintah pusat, APBN ada defisit, kita cari pembiayaannya. Di pemerintah daerah juga, ada defisit lalu cari pembiayaannya dari mana,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman dalam media briefing di Jakarta, Senin (16/10/2023). 

Menurut Luky, Sulsel bisa mendapat sumber pembiayaan dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.

Baca Juga: Jokowi Analogikan Gaya Investasi China Seperti Gerakan Bela Diri Bruce Lee dan Ip Man

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Sandy Firdaus menerangkan, defisit Sulsel berasal dari akumulasi kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) provinsi yang belum dibayarkan kepada kabupaten/kota selama beberapa tahun.

DBH yang belum dibayarkan Sulsel itu akhirnya menjadi utang kepada pemkab dan pemkot di sana. 

Senada dengan Luky, ia menilai defisit tersebut masih bisa dikelola oleh pemerintah setempat.

“Dia bisa melakukan sedikit refocusing belanja. Untuk belanja-belanja yang tidak terlalu penting, misalnya, bisa dikurangi untuk membayar DBH itu,” ujarnya. 

Baca Juga: KAI Buka Lowongan Kerja untuk Posisi Administrasi, Operasional, Paramedis, Dokter, hingga Psikolog

Cara lainnya adalah memanfaatkan aset-aset yang dimiliki. Sandy mengatakan Sulsel punya aset yang banyak. 

“Aset mereka itu masih sangat banyak untuk menutup kewajiban-kewajiban tadi. Jadi, dari segi solvabilitas itu masih aman,” ucapnya. 

Staf khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, sebelumnya juga mengatakan penggunaan istilah "bangkrut" sejatinya kurang tepat untuk memaknai ketidakmampuan Pemprov Sulsel dalam melunasi utang jangka pendek/panjang tahun ini. 

"Yang dialami Pemprov bukanlah kebangkrutan, melainkan kesulitan likuiditas akibat dari pengelolaan utang jangka pendek yang kurang prudent (hati-hati, red)," kata Yustinus dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/10).  

Baca Juga: Ikut Jokowi ke China Gantikan Luhut, Erick Thohir Sebut akan Kaji Ulang Kebijakan Investasi

Hasil analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2023 Pemprov Sulsel menunjukkan kinerja keuangan yang kurang sehat, khususnya pada aspek likuiditas.

Untuk tahun 2023, terdapat utang jangka pendek jatuh tempo dan utang jangka panjang yang menjadi kewajiban Pemprov Sulsel.