Airlangga Lapor ke Jokowi Konsumsi LPG 3 Kg Melonjak, Subsidi LPG Bakal Tembus Rp117 T

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, konsumsi LPG bersubsidi 3 Kg terus meningkat.

Sehingga jumlah subsidi yang digelontorkan pemerintah pun membengkak. Di sisi lain, konsumsi LPG nonsubsidi menurun.

Ia memperkirakan jumlah subsidi untuk LPG mencapai Rp117 triliun tahun ini.

Airlangga mengaku sudah melaporkan hal tersebut ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Internal terkait Jaringan Gas Rumah Tangga dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram di Istana Merdeka, Kamis (12/10/2023).

“Dalam Rapat Internal tadi, Bapak Presiden menanyakan mengenai progres dari jaringan gas dan beban fiskal terhadap LPG. Tadi disampaikan bahwa beban fiskal terus meningkat karena konsumsi LPG dari tahun ke tahun terus meningkat, terutama LPG subsidi,” kata Airlangga dalam konferensi pers usai rapat.

Baca Juga: Per 1 Januari 2024 Beli LPG 3 Kg Pakai KTP, ESDM dan Pertamina: Untuk Pendataan, Bukan Pembatasan

“Di tahun 2022 kemarin mencapai 7,8 juta ton untuk yang subsidi, sedangkan yang non subsidi turun terus, yang kemarin sekitar 580 ribu ton. Nilai subsidi diperkirakan pada tahun ini bisa mencapai Rp117 triliun,” tambahnya.

Salah satu solusi dari melonjaknya konsumsi LPG bersubsidi 3 kg adalah dengan peningkatan pamasangan jaringan gas (Jargas) ke rumah tangga.

Untuk mencapai hal itu, pemerintah akan turut melibatkan pihak swasta dalam implementasinya.

Selain itu, Pemerintah juga akan mengurangi penggunaan LPG bersubsidi.

Airlangga memaparkan, tingkat kemajuan jaringan gas untuk sambungan ke rumah-rumah sejauh ini baru mencapai 835 ribu rumah.

Jaringan gas tersebut terdiri atas 241 ribu yang pendanaannya berasal dari Perusahan Gas Negara (PGN) dan 594 ribu yang pendanaan berasal dari pemerintah.

Baca Juga: Pertama di ASEAN, Pertamina Produksi Bioavtur dari Minyak Sawit, Sukses Dipakai Garuda Indonesia

Ia menyebut, pemerintah menargetkan Jargas terpasang hingga 2,5 juta rumah tangga.

“Caranya tentu merubah Peraturan Presiden, sehingga memungkinkan pihak swasta bisa ikut di dalam pengembangan jaringan gas kota. Dalam Peraturan Presiden nanti akan ditunjuk Menteri ESDM sebagai penanggung jawab untuk kerja sama KPBU,” terangnya.

Dalam rapat itu, Presiden Jokowi juga meminta untuk menghitung lebih jauh upaya-upaya mendorong lapangan-lapangan yang berpotensi memproduksi LPG atau LPG Mini.

Sehingga dalam hal ini harus ada kebijakan pembelian harga dari Pertamina.

“Beberapa hal ini yang diminta untuk segera difinalisasi,” tandasnya.