Komisi VI DPR Nilai RAPBN dan Nota Keuangan Jokowi Bisa Berjalan Mulus Jika Dieksekusi dengan Tepat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pidato Presiden Jokowi mengenai RAPBN 2024 beserta Nota Keuangan yang dibacakan dalam sidang tahunan MPR, Rabu (16/8/2023),  dinilai bisa berjalan mulus jika kementerian dan lembaga dapat mengeksekusi dengan tepat.

Diketahui dalam RAPBN 2024 dan nota keuangan Presiden Jokowi menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2 persen. RAPBN 2024 juga diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi menyatakan tahun 2024 merupakan APBN terakhir pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin.

Untuk itu pihaknya bakal mengawal sekaligus mengawasi kementerian/lembaga agar bisa mengakselerasi setiap program kerja dengan tepat.

Intan menilai ada optimisme Presiden Jokowi dalam nota keuangan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna di gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta (16/8/2023).

Baca Juga: [FULL] Menkeu Sri Mulyani Paparkan Nota Keuangan dan Bobot RAPBN 2024

Sebagai contoh keterangan Presiden Jokowi yang menyebut RAPBN 2024 dapat merespons dinamika perekonomian sekaligus menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan serta kesejahteraan secara optimal. 

Pihaknya juga menyoroti soal rencana nyata pemerintah yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Utamanya upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui penguatan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, serta mendorong pembiayaan daerah sebagai sumber pendanaan di APBD. 

"Sehingga pada gilirannya akan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, berkelanjutan dan melindungi daya beli masyarakat," ujar Intan dalam pesan tertulisnya, Kamis (17/8/2023).

Intan menambahkan sektor peningkatan investasi juga menjadi perhatian. Dalam nota keuangan, Presiden Jokowi menekankan soal kemandirian fiskal daerah melalui penguatan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, serta mendorong pembiayaan daerah sebagai sumber pendanaan APBD.