JAKARTA, KOMPAS,TV - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 sebesar 5,2 persen. Saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024 beserta Nota Keuangannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyebut inflasi akan dijaga di level 2,8 persen.
“Mempertimbangkan potensi perekonomian yang kita miliki serta dengan tetap memperhitungkan risiko-risiko yang akan datang, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2024 adalah sebagai berikut, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2 persen,” kata Jokowi di Gedung DPR, Rabu (16/8/2023).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, target pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu bisa tercapai selama stabilitas politik dan ekonomi terjaga.
“Situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 harus kita wujudkan. Implementasi beberapa undang-undang baru juga akan memberikan manfaat positif pada penguatan struktural,” ujarnya.
Jokowi menambahkan, peran APBN akan tetap dioptimalkan untuk memitigasi tekanan inflasi, baik akibat perubahan iklim maupun gejolak eksternal. Selain itu pemerintah juga akan menjaga koordinasi yang kuat antara anggota forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Baca Juga: Hore! Jokowi Umumkan Gaji ASN, TNI/Polri Naik 8 Persen, Gaji Pensiunan Naik 12 Persen di 2024
Selanjutnya, rata-rata nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp15.000 per dolar AS dan rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diprediksi pada level 6,7 persen.
“Koordinasi anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan akan selalu antisipatif dan responsif dalam menghadapi potensi gejolak eksternal,” ucapnya.
Kemudian, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada USD80 per barel. Sementara, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 625.000 barel per hari dan 1,03 juta barel setara minyak per hari.
Presiden juga menekankan peran penting dan strategis APBN dalam mendukung, memfasilitasi, serta menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan daya saing pertahanan dan keamanan nasional.
“Kebijakan fiskal ke depan dirancang dengan tujuan mengakselerasi target dan prioritas pembangunan nasional. Agenda transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam, baik hasil tambang maupun pangan, akan terus dilanjutkan. Perlindungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, juga akan tetap menjadi fokus penting untuk menopang perbaikan struktural secara fundamental,” terangnya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.