Jokowi ke Alumni LPDP: Meski Gaji di sini Lebih Sedikit, Fasilitas Kurang, Tetap Pulang

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), agar pulang ke tanah air setelah selesai masa studinya. 

Jokowi mengatkan, saat ini negara sangat membutuhkan anak-anak muda yang memiliki pemikiran dan visi ke depan yang lebih baik.

Hal tersebut disampaikan Presiden pada puncak acara LPDP Festival Tahun 2023, di Hall Utama Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

“Ilmunya jangan diendapkan untuk diri sendiri. Dan yang paling penting ini saya titip, pulang, pulang, pulang, pulang. Meskipun gaji di sini mungkin lebih rendah sedikit, tetap, pulang. Meskipun mungkin fasilitas enak di negara lain, tetap pulang,” kata Jokowi. 

Baca Juga: Jokowi Jajal LRT Usai Ramai Disebut Salah Desain: Aman dan Nyaman

Ia mengungkapkan, dana yang dialokasikan pemerintah untuk LPDP saat ini meningkat signifikan menjadi Rp139 triliun dari sebelumnya Rp15 triliun di tahun 2015. 

Dana yang berasal dari sovereign wealth fund di sektor pendidikan ini bertujuan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul dan berkualitas, yang menjadi kunci memenangkan persaingan dengan negara lain.

“Sejak 2019, saya sudah perintahkan ke Ibu Menteri Keuangan, minimal satu tahun itu 20 (triliun rupiah) harus dimasukkan ke LPDP, 20 (triliun rupiah) masukkan ke LPDP, punya uang banyak masukkan LPDP, karena SDM inilah nanti kita bisa bersaing atau tidak bisa bersaing dengan negara-negara lain,” ujar Jokowi. 

Karena peningkatan dana LPDP itu banyak universitas ternama di dunia yang kini meminta mahasiswa dari RI. 

Baca Juga: Ini 4 Stadion Pilihan FIFA untuk Gelaran Piala Dunia U-17!

"Dan kenyatan kita karena kita memiliki dana yang tidak kecil. Sekarang Rp139 triliun. Universitas yang top 20 datang ke kita. Menawarkan diri. Enggak kaya dulu, dana kecil, kita yang minta-minta," tambahnya. 

Ia menekankan, peningkatan kualitas SDM sangat penting karena Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Dimana pada 2030, sebanyak 68,3 persen penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Bonus demografi tersebut, lanjutnya, biasanya hanya terjadi sekali dalam sejarah peradaban sebuah negara.

“Ini bisa menjadi peluang tapi bisa juga menjadi beban, bahkan bisa menjadi bencana kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Tapi, sore hari ini, setelah tadi Pak Nadiem, Bu Ani menyampaikan, dan saya berhadapan dengan Saudara-saudara semuanya, saya optimis bahwa bonus demografi itu bisa kita manfaatkan untuk menaikkan level negara kita menjadi negara maju,” tuturnya. 

Menurut Jokowi, kepemimpinan selama 15 tahun ke depan sangat menentukan nasib Indonesia dengan kondisi bonus demografi. Apakah Indonesia akan naik dari negara berpendapatan menengah menjadi negara maju, atau tidak. 

Baca Juga: LRT Jabodebek Belum Sampai Bogor, Jokowi: Baru Tahap Pertama, Mestinya Enggak Hanya Sampai Cibubur

"13 tahun ini, berarti sampai 2038, diberikan peluang itu untuk bisa masuk menjadi negara maju. Bisa atau tidak tergantung kita sendiri. Tapi menurut saya, kepemimpinan di 2024, di 2029, di 2034, menjadi akan sangat menentukan. Negara ini bsia maju atau tidak maju," jelasnya.

Jokowi juga meminta jajarannya untuk menyusun desain besar LPDP agar dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Saya minta ini kepada menteri-menteri terkait dan juga LPDP, tolong kita ini bisa membuat grand design-nya untuk lima tahun yang akan datang, untuk 10 tahun yang akan datang, untuk 15 tahun yang akan datang, untuk 20 tahun yang akan datang, untuk 25 tahun yang akan datang," kata Jokowi. 

"Kita harus betul-betul memiliki desain sesuai dengan kebutuhan dan visi negara ini, visi negara kita. Jurusan apa, jumlahnya berapa, bidang penelitian misalnya apa, harus betul-betul bisa tepat sasaran, tidak buang-buang anggaran,” sambungnya.