Komisi VII DPR: LPG 3 Kg Barang Subsidi, Orang Kaya Harusnya Malu kalau Beli

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin menyatakan, distribusi LPG 3 Kg saat ini sudah tepat karena sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah.

Menurut dia, LPG 3 kg merupakan produk subsidi atau public service obligation (PSO) sehingga distribusi yang dilakukan juga harus sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah.

"Gas 'melon' ini produk PSO, produk subsidi. Kuota sudah ditetapkan sejak awal. Penyaluran yang dilakukan Pertamina pun sudah tepat berdasarkan kuota tersebut,” kata Mukhtarudin, Selasa (25/7/2023).

Di sisi lain, ia menilai pada pola distribusi terbuka seperti saat ini, penyaluran gas bersubsidi yang tidak tepat sasaran sangat mungkin terjadi, terutama pada tingkat pengguna akhir.

Baca Juga: Ditelepon Erick Thohir, Bos Pertamina Ungkap Penyebab Stok LPG 3 Kg Langka

Ia menyebut, bisa saja mereka yang tidak berhak justru turut membeli gas bersubsidi. Sering terjadi orang kaya membeli LPG 3 kg dengan menggunakan mobil.

“Padahal sudah jelas bahwa gas melon hanya diperuntukkan bagi orang miskin dan usaha mikro. Tapi faktanya, banyak juga orang mampu dan restoran besar yang menggunakan BBM bersubsidi ini," ujarnya dikutip dari Antara. 

Kondisi inilah yang sering menjadikan gas 3 kg tersebut langka, karena jatah yang seharusnya untuk orang miskin justru dibeli orang kaya.

"Orang kaya bisa membeli sekaligus 2-3 tabung, tapi orang miskin tidak bisa,” ucapnya. 

Baca Juga: Pengguna BRImo Kini Bisa Cek Saldo Lewat Chat Banking, Begini Caranya

Biasanya, kelangkaan memang terjadi pada bulan-bulan tertentu seperti Ramadan, Idu Fitri, Idul Adha, atau Tahun Baru karena permintaan terhadap gas 3 kg meningkat.

Kondisi tidak tepat sasaran itulah yang harus dibenahi, termasuk dari sisi pengawasan dan tak kalah penting adalah penerapan budaya malu pada masyarakat.

"Orang kaya harusnya malu membeli gas melon, apalagi sudah tertulis pada tabung bahwa produk tersebut memang hanya diperuntukkan bagi orang miskin," pungkasnya.  

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan bahwa LPG 3 Kg hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

Namun, ia mengakui LPG 3 kg ini menjadi komoditas yang diperebutkan sehingga dapat menimbulkan kelangkaan.

Baca Juga: Kemenko Perekonomian Bantah Pengawal Airlangga Ancam Tembak Wartawan: Tidak Dibekali Senjata

“LPG itu terutama yang bersubsidi ini memang diperebutkan di lapangan, dan itu hanya untuk yang kurang mampu. Itu yang harus digarisbawahi,” kata Jokowi saat kunjungan kerja ke Malang, Jatim (24/7).

Ia pun menugaskan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menangani kelangkaan gas LPG 3 kg dan juga memberikan penjelasan kepada publik.

“Mengenai kelangkaan biar Pak Menteri BUMN yang jawab karena menyangkut Pertamina di bawah beliau,” ujarnya.