Soal Polemik Pengawas Asing di Proyek IKN, Luhut: Mereka Kerja Lebih Cepat, Jangan Ribut Tak Jelas

"Kita berharap 17, bukan berharap harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara (Agustusan) di sana, tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya lapor kepada Pak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas," kata Luhut.

"Jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus," imbuhnya.

Rencana penggunaan mandor asing di IKN ini mendapat sorotan tajam dari sejumlah pihak, salah satunya DPR.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, pemerintah sebelumnya beralasan tenaga kerja asing dipekerjakan sebagai pengawas kegiatan pembangunan IKN demi memastikan kualitas pembangunan.

Hal ini dinilai secara tidak langsung pemerintah mengakui kualitas tenaga kerja dalam negeri tidak cukup berkompetensi mengawasi proyek pembangunan di IKN.

"Apakah kurang pasti kalau tenaganya diambil dari dalam negeri? Saya rasa ini menurut saya, bukan kita ngomporin, ini tamparan buat Kementerian PUPR dan ini sudah diakui pemerintah bahwa di sana diawasi oleh tenaga asing," ujarnya Jakarta, Selasa (20/6).

"Saya rasa ini menunjukkan kualitas kita sampai di mana. Kualitas kita belum berada pada titik yang bisa meyakinkan bangsa kita sendiri," tambahnya.

Kritikan senada juga disampaikan Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono yang menilai pernyataan Luhut berlebihan dan merendahkan kemampuan tenaga ahli lokal atau dalam negeri.

"Terlalu berlebihan dan merendahkan kemampuan tenaga ahli bangsa sendiri, apabila pengawasan pembangunan IKN menggunakan tenaga ahli asing (bule) seperti yang disampaikan Pak Luhut Menko Marvest," kata Nusyirwan dalam keterangannya, Senin (12/6).

Ia pun  lantas membeberkan sejumlah program besar yang, berhasil meskipun diawasi oleh tenaga pengawas dalam negeri, seperti LRT Jabodebek, fasilitas Asian Games.

Baca Juga: Tanggapan Jokowi Soal Tenaga Kerja Asing Jadi Pengawas Pembangunan IKN