Pemerintah Berencana Impor Beras 1 Juta Ton dari India untuk Antisipasi Dampak El Nino

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah berencana mengimpor 1 juta ton beras dari India. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan impor beras tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak El Nino.

Zulhas, sapaan Zulkifli, mengakui kebijakan impor beras kadang-kadang tidak populer, namun hal itu perlu dilakukan.

"Beras kita memang harus ambil walaupun kadang-kadang tidak populer, ambil inisiatif,” tuturnya di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

“Kalau El Nino berat harganya kita enggak boleh beras kurang. Oleh karena itu saya sudah (tanda tangani) Momerandum of Understanding atau nota kesepahamanan dengan India 1 juta ton sewaktu-waktu bisa beli. Government to Government kita sudah pesan 1 juta ton," urainya, dikutip Kompas.com.

Baca Juga: Impor Beras ke Indonesia akan Dihentikan setelah Beras Cadangan Pemerintah Mencukupi

Menurut Zulhas, rencana importasi tersebut dilakukan di luar penugasan impor beras 2 juta ton sepanjang 2023 dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke Perum Bulog.

"Iya, iya di di luar, ini baru MoU untuk harga tetap barang ada tapi belum kita beli tapi sudah ada MoU GtoG, tahun ini kalau butuh bisa beli. Barangnya sudah ada," ungkapnya.

Sebelumnya, Bapanas telah menugaskan Perum Bulog untuk melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton.

Penugasan ini diketahui melalui Surat Penugasan tertanggal 24 Maret 2023 oleh Kepala Bapanas Arief Prasetyo ke Bulog.

Dalam surat itu disampaikan bahwa impor beras bertujuan memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP) hingga akhir tahun 2023 dan impor sebanyak 500.000 ton perlu segera dilakukan.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso menyebut penugasan impor beras 2 juta ton tersebut merupakan alokasi sepanjang 2023, dan akan dilakukan secara bertahap melihat kondisi produksi beras dalam negeri.

Baca Juga: Ketua DPP PKS Bidang Tani Nelayan Riyono Menilai Kebijakan Impor Beras dan HET Rendah Rugikan Petani

"Ini alokasi. Jadi sekaligus dikasih tugas dalam satu tahun, tapi tidak berarti 2 juta itu harus dimasukkan semua, enggak," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 27 Maret 2023.