Instruksi Jokowi, Kementerian/Lembaga Jangan Habiskan Anggaran untuk Program Absurd

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk mengarahkan belanja di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar menjadi program yang nyata dan produktif.

Hal itu ia sampaikan dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakata, Rabu (13/6/2023) pagi.

“(Program) pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, tak konkret. Langsung ajalah, itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing, ya kalau pengembangan UMKM kan mestinya ke program itu, untuk pameran, jelas. Ini tugas BPKP, orientasinya ke situ,” kata Presiden Jokowi dikutip dari tayangan Breaking News KompasTV.

Baca Juga: Jokowi Putuskan Cabut Status Pandemi Covid-19 di Indonesia: Insya Allah Bulan Ini

Dari hasil pengecekan langsung di lapangan, Jokowi menyebut masih banyak program yang tidak produktif. Oleh karena itu ia masih rajin melakukan inspeksi ke lapangan.

Ia mencontohkan, ada anggaran Rp10 miliar untuk penanganan tingkat kekurangan gizi kronis (stunting). Mayoritas anggaran  itu untuk belanja pegawai, perjalanan dinas dan lainnya.

Seharusnya, Rp8 miliar dari dana tersebut digunakan untuk program yang berorientasi hasil yang dapat menurunkan stunting seperti pemberian makanan penuh nutrisi bagi masyarakat.

Baca Juga: Klarifikasi Kemenkeu soal Utang Grup Citra, Ternyata Perusahaan Tutut Soeharto, Bukan Jusuf Hamka

“Saya baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD di Mendagri. Coba saya mau lihat Rp10 miliar untuk stunting, saya cek, perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan Rp2 miliar, yang untuk bener-bener beli telur itu tak ada Rp2 miliar," ungkapnya.

"Kapan stunting-nya akan selesai kalau caranya seperti ini. Ini yang harus dirubah semuanya,” tambah mantan Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Solo ini.

Hal serupa juga ia temukan di program pengembangan UMKM dan pembangunan penyuluh pertanian. Banyak kegiatan tidak produktif dalam program tersebut.

“Pembangunan balai untuk membangun dan merehabilitasi balai. Jelas. Anggarannya Rp1 miliar, (anggaran) kecil ini mestinya untuk Rp1 miliar ya mestinya Rp900 juta untuk rehabilitasi. Mestinya. Tapi setelah kita cek bener, Rp734 juta itu honor, rapat, dan perjalanan dinas. Artinya 80 persen. Ini sudah tak bisa lagi,” ujar Jokowi.

Baca Juga: Birokrasi Lincah ala Jokowi: ASN Bisa Pindah Lintas Rumpun hingga Layanan Naik Pangkat Cukup 2 Tahap

Jokowi menyebut kondisi itu menjadi tantangan dan tugas berat BPKP. Jokowi meminta lembaga itu untuk mengubah cara realisasi anggaran program tersebut.

“Anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif, karena tangan BPKP itu sampai di provinsi, kabupaten dan kota. Artinya bisa mengawal bisa mengawasi, bisa mengarahkan. Aparat di pusat, provinsi, kota dan kabupaten itu dengan BPKP itu takut. Segan dan takut. Gunakan ini untuk kebaikan negara,” jelas Presiden Jokowi.