8 Fraksi DPR Minta Utang Dikelola dengan Baik, Sri Mulyani: Rasionya Masih Aman

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah selama ini selalu berupaya mengelola utang secara hati-hati, serta memperhitungkan biaya dan risiko secara cermat saat berutang. 

Hal itu ia sampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Selasa (30/5/2023), guna menanggapi catatan dari sejumlah fraksi di DPR

"Dalam menjalankan kebijakan fiskal 2024 yang ekspansif, terarah dan terukur, Pemerintah akan mengendalikan defisit di kisaran 2,16 persen hingga 2,64 persen PDB," kata Sri Mulyani. 

"Sejalan dengan hal tersebut, pembiayaan utang tetap dikelola secara prudent, dan sustainable sesuai best practice pengelolaan utang, dengan menjaga keseimbangan antara biaya dan risiko, menjaga rasio utang dalam batas aman di kisaran 38,07 persen hingga 38,97 persen PDB," tambahnya. 

Baca Juga: Gagal Bayar Utang AS Masih Mengancam, Jumlah Perusahaan yang Ajukan Pailit Tertinggi dalam 12 Tahun

Ia menyampaikan, pemerintah selalu menerbitkan utang secara terukur, serta melakukan pendalaman pasar agar cost of fund semakin efisien. 

Dalam rapat paripurma pekan lalu, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP, memberi catatan kepada pemerintah. 

Yakni soal pentingnya menjaga pengelolaan fiskal yang sehat, prudent (hati-hati) dan berkelanjutan.

Sri Mulyani yang pernah jadi Menkeu di era Presiden SBY itu menambahkan, pemerintah juga terus mendorong pembiayaan inovatif dan kreatif dengan memberdayakan peran swasta, BUMN, BLU, SMV, dan SWF, untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan.

Baca Juga: Respon Sri Mulyani soal JK Sebut Pemerintah Bayar Utang Rp1.000 T Per Tahun

Adapun BLU adalah Badan Layanan Usaha, SMV adalah Special Mission Vehicle, dan SWF adalah Sovereign Wealth Fund.